JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan memasuki pasar obligasi domestik China melalui penerbitan perdana surat utang berdenominasi renminbi atau Panda Bond pada 23 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan negara sekaligus memperluas basis investor internasional.
Purbaya mengatakan pemerintah menargetkan nilai penerbitan awal sebesar 1 miliar dollar AS. Nilai tersebut sengaja dibatasi karena merupakan langkah perdana Indonesia memasuki pasar obligasi di China.
“Ini pasar yang baru bagi kami. Karena itu, penerbitan pertama kami batasi sebesar 1 miliar dollar AS. Jika respons pasar positif dan kebutuhan pembiayaan meningkat, penerbitan berikutnya dapat dilakukan dengan nilai yang lebih besar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dalam proses penerbitan tersebut, Bank of China (BOC) ditunjuk sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner. Sementara itu, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), dan DBS Bank China berperan sebagai joint lead underwriters serta joint bookrunners.
Adapun Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan China Exim Bank (CEXIM) dipercaya sebagai co-managers dalam penerbitan obligasi tersebut.
Purbaya menyampaikan, Panda Bond Indonesia telah memperoleh peringkat AAA dengan outlook stabil (AAA/Stable) dari China Lianhe Rating Co., Ltd. pada 1 Juli 2026. Peringkat tertinggi tersebut mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap prospek ekonomi dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban utangnya.
Menurut Purbaya, penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator fundamental. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat sejak 2022 dan diperkirakan berlanjut hingga 2027, ditopang oleh efektivitas kebijakan pemerintah serta daya tahan ekonomi nasional.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki fundamental ekonomi yang solid sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan kemampuan yang baik dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Lembaga pemeringkat juga menilai posisi utang luar negeri Indonesia masih terkendali. Rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), ditambah cadangan devisa yang memadai, dinilai menjadi faktor penting yang memperkuat kapasitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.(red)
