“Polda Metro Jaya menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban menjaga ketertiban umum. Kerja sama dari semua pihak sangat kami harapkan,”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Jakarta bersiaga menghadapi demo besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) yang digelar hari ini, Selasa (20/5). Untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.554 personel gabungan dari berbagai unsur.
“Untuk personel dikerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan pada sejumlah titik lokasi unjuk rasa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan tertulisnya.
Personel yang disiapkan untuk mengawal aksi demo ojol tersebut terdiri dari 1.913 anggota Polda Metro Jaya, 230 personel Polres Metro Jakarta Pusat, 320 personel TNI, serta 91 personel dari Pemprov DKI Jakarta.
Mereka akan disebar ke empat sektor strategis yang menjadi titik kumpul dan rute massa aksi, yakni Monas Utara dan Selatan yang dijaga oleh 1.080 personel, Bundaran HI dan Kementerian Perhubungan dengan 285 personel
Kemudian kawasan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya yang diamankan oleh 989 personel, serta sektor pengaturan lalu lintas yang melibatkan 200 personel dari Ditlantas.
Ade Ary juga mengimbau masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta dan para pengguna jalan, untuk menghindari kawasan-kawasan yang menjadi pusat unjuk rasa seperti Monas, Bundaran HI, Gedung DPR/MPR RI, dan Kementerian Perhubungan.
“Atur waktu dan rute perjalanan agar tidak terjebak kemacetan atau penutupan jalan,” ujarnya.
Kepolisian juga mengingatkan massa demo ojol unjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Mereka diminta tidak membawa benda berbahaya, menghindari provokasi, serta menghargai petugas yang bertugas di lapangan.
“Polda Metro Jaya menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban menjaga ketertiban umum. Kerja sama dari semua pihak sangat kami harapkan,” katanya.
Aksi demo diikuti oleh sekitar 500 ribu pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Banten, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Mereka akan mematikan aplikasi dan turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dianggap melanggar regulasi.(01)
