Sikap Menkumham Pasca Munaslub Kadin

Sikap Menkumham Pasca Munaslub Kadin
Kolase SP

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, buka suara soal dinamika yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pasca digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada Sabtu (14/9).

“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata Supratman di Jakarta, Minggu (15/9).

Kemenkumham Bali

Kendati demikian, Supratman mengatakan bahwa pemerintah mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ujarnya.

Pihaknya akan segera memproses pengesahan kepengurusan Kadin versi Munaslub. Namun, masih menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres).

BACA JUGA  PWI Minta Kapolres Periksa Kejiwaan Anggota Polisi Suruh Wartawan Bicara Dengan Pohon

Diketahui pada Munaslub tersebut, menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua organisasi periode 2024-2029 menggantikan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Pimpinan Munaslub Kadin, Nurdin Halid mengungkapkan Arsjad Rasjid dilengserkan dari jabatannya karena dinilai melanggar anggaran dasar Kadin Indonesia.

“Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata politikus Partai Golkar asal Sulsel itu.

“Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya akan sebarkan pataka dan panji-panji Kadin ke seluruh Tanah Air,” ujar Anindya Bakrie saat menerima pataka Kadin dalam Munaslub tersebut.

Arsjad Rasjid

Sementara itu, Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang gelar Sabtu (14/9) dinilainya tidak sah alias ilegal.

Arsjad Rasjid menegaskan kegiatan Munaslub yang digelar di Jakarta pada Sabtu (14/9) tidak sah. Pihaknya pun mengambil langkah di jalur hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut.

BACA JUGA  Guguran Lava Pijar Sejauh 1,5 Km Diluncurkan Gunung Merapi

Arsjad menyebut proses penyelenggaraan Munaslub Kadin hanya dikehendaki oleh segelintir okum yang memang ingin memecah belah organisasi.

Kendati demikian, ia tak mengungkapkan nama oknum atau kelompok yang berada di balik Munaslub Kadin.

“Jadi, kalau bicara nama atau apa, ini yang saya katakan tadi ada segelintir, sekelompok orang yang ingin menjalankan proses Munaslub,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/9).

Pada kesempatan itu, Arsjad menyatakan bahwa dinamika di Kadin tidak ada kaitannya sama sekali saat dirinya ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024 lalu. Saat itu, ia mengambil keputusan untuk cuti dari Kadin.

“Waktu itu, sekali lagi saya ambil cuti ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman ketum daerah setiap langkah yang saya lakukan saya berkonsultasi dengan temen kadin daerah, pengurus harian sampai pun akhirnya saya harus memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan itupun juga saya ajak bicara,” ungkap.

BACA JUGA  Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74

Arsjad mengaku sedih dengan kondisi Kadin. Menurutnya, adanya Munaslub ini bisa mencederai reputasi Kadin di kancah internasional.

“Ini organisasi profesional,” kata Presiden Direktur Indika Energy itu.(say/01)/berbagai sumber)