“Peringatan HUT Jakarta seharusnya tidak hanya menjadi selebrasi tahunan, tetapi juga momen refleksi dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa kota ini benar-benar milik semua, bukan hanya segelintir orang.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dalam momentum HUT ke-498 Kota Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyampaikan refleksi kritis terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi ibu kota.
Siaran pers PSI, Senin (23/6/2025), menyebutkan, peringatan HUT ke-498 Jakarta seharusnya menjadi momen evaluasi, bukan sekadar selebrasi, agar pembangunan kota ke depan lebih inklusif, adil, dan berpihak pada seluruh warga.
Fraksi PSI menegaskan bahwa usia Jakarta yang hampir lima abad seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan kota yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh warganya terutama mereka yang kerap terpinggirkan.
“Jakarta boleh disebut kota megapolitan, tapi kalau masih ada warganya yang kesulitan mengurus KTP atau mendapat pelayanan buruk di kelurahan, maka kita belum benar-benar beres membangun kota ini,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).
Menurut Kevin, persoalan dasar seperti akses terhadap dokumen kependudukan masih belum merata. Lansia, warga miskin kota, dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan dasar.
“Kami menilai sudah saatnya pemerintah menerapkan sistem pelayanan yang lebih proaktif dan berbasis jemput bola, agar tidak ada warga yang tertinggal hanya karena kendala administratif,” katanya.
Fraksi PSI juga menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola RT dan RW yang dinilai masih stagnan. Kevin menilai bahwa peran RT/RW harus diperkuat dan diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini.
Ia mendorong pelibatan generasi muda serta pemberian insentif berbasis kinerja untuk mendorong partisipasi dan inovasi di tingkat komunitas.
Pungli Premanisme
Di sisi lain, masalah ketertiban umum dan keamanan warga juga menjadi sorotan. PSI menilai praktik pungli, premanisme, hingga pelanggaran Perda masih kerap terjadi dan meresahkan masyarakat.
Kevin mengatakan bahwa Satpol PP perlu diperkuat, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi, preventif, dan berbasis data bukan sekadar tindakan represif sesaat.
Masalah pengelolaan aset milik daerah turut mendapat perhatian. PSI menilai masih banyak aset yang belum tersertifikasi atau bahkan terlibat sengketa hukum. Hal ini dinilai berisiko tinggi bagi keuangan daerah.
“Oleh karena itu, Fraksi PSI mendorong digitalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan transparansi dalam pelaporan dan tata kelolanya,” ujarnya.
Kevin juga menyinggung soal kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Ia menyebut bahwa keluhan terkait lambatnya layanan, sikap tidak solutif, dan birokrasi berbelit masih sering disampaikan oleh warga.
“Reformasi birokrasi itu bukan hanya soal kementerian, tapi harus terasa sampai ke kelurahan, tempat warga pertama kali berhadapan dengan negara,” tegasnya.
Selain itu, PSI menyoroti minimnya ruang partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut mereka, selama ini keterlibatan masyarakat masih bersifat simbolik atau seremonial.
“Jakarta seharusnya memberi ruang dialog yang nyata dan setara bagi seluruh elemen warga untuk ikut menentukan arah pembangunan kota,” saran legislator Dapil Jakarta 10 (Palmerah, Grogol, Petamburan, Kembangan, Kebon Jeruk dan Taman Sari) Jakarta Barat itu.
Ramah untuk Semua
Dalam pernyataannya, Fraksi PSI menyampaikan harapan agar Jakarta bisa menjadi kota yang benar-benar inklusif dan ramah untuk semua, tanpa diskriminasi berdasarkan asal, agama, gender, atau status ekonomi.
PSI juga mendorong reformasi birokrasi yang serius dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta pemerintahan digital yang efisien dan bebas korupsi.
Tak kalah penting, PSI menekankan pentingnya membangun politik kewargaan yang kuat dan memperkuat kolaborasi antar-komunitas sebagai fondasi Jakarta ke depan.
“Kami di PSI akan terus hadir sebagai kekuatan yang bersuara untuk mereka yang tidak bisa bersuara,” ujarnya.
“Peringatan HUT Jakarta seharusnya tidak hanya menjadi selebrasi tahunan, tetapi juga momen refleksi dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa kota ini benar-benar milik semua, bukan hanya segelintir orang,” pungkas Kevin.(01)
