ACEH, SUDUTPANDANG.ID – Penanganan pascabencana banjir di Aceh memasuki fase lanjutan. Pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai langkah awal pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 600 unit hunian dibangun pada tahap awal di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pembangunan huntara merupakan bentuk partisipasi aktif negara melalui BUMN dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
“Pada prinsipnya kami ingin ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami berharap hunian yang dibangun dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat, sekaligus mendukung proses pemulihan mereka,” ujar Dony saat meninjau lokasi pembangunan, Selasa (30/12/2025).
Menurut Dony, pembangunan huntara tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas lingkungan hunian. Kawasan tersebut dirancang dilengkapi fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Akses konektivitas juga menjadi perhatian agar warga tetap dapat beraktivitas dan berkomunikasi selama masa pemulihan.
Dony menambahkan, pembangunan 600 unit hunian tersebut merupakan tahap awal dari program yang lebih besar dengan target hingga 15.000 unit di berbagai wilayah terdampak bencana. Pembangunan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah.
“Kami akan menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait lokasi-lokasi lain yang memang membutuhkan dan siap untuk dibangun,” katanya.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., mengatakan dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu dirasakan hampir di seluruh wilayah provinsi. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, sedikitnya tujuh daerah mengalami kerusakan paling parah sehingga membutuhkan penanganan cepat dan kolaboratif.
“Kami menyampaikan ribuan terima kasih. Progresnya sangat cepat. Kami melihat pekerjaan pembangunan dilakukan nonstop selama 24 jam. Kami berharap pembangunan hunian sementara ini berjalan paralel dengan proses pemulihan lainnya,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pihak lain yang memungkinkan, agar pembangunan dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Menurut Fadhlullah, keberadaan huntara harus benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain unit hunian, kawasan tersebut diharapkan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan layak selama masa transisi.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., mengungkapkan bahwa skala kerusakan akibat bencana di wilayahnya tergolong besar. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 14.000 rumah terdampak, dengan sekitar 8.000 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.
“Untuk rumah yang rusak berat jumlahnya sekitar 8.000 unit. Total rumah terdampak bisa lebih dari 14.000 unit. Karena itu, rumah-rumah yang mengalami kerusakan parah kemungkinan besar akan direlokasi,” ujar Armia.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan data dan persyaratan administrasi agar proses pembangunan dan penyaluran bantuan dapat berjalan berkelanjutan serta menjangkau lebih banyak warga terdampak.
Pembangunan huntara tahap awal ini dikerjakan secara kolaboratif oleh BUMN Karya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PLN, Pertamina, dan Telkom, serta didukung kesiapan lahan oleh PTPN Grup. Percepatan penyediaan dan kesiapan lahan tersebut memungkinkan proses pembangunan dilakukan lebih cepat.
Program pembangunan huntara ini merupakan bagian dari sinergi lintas pihak antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta berbagai institusi pendukung dalam rangka mempercepat pemulihan dan menyediakan hunian sementara yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana.(PR/01)
