JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kontroversi kembali menyelimuti film dokumenter Pesta Babi setelah salah satu tokoh perempuan adat Papua yang tampil di dalam film tersebut menyampaikan keberatannya secara terbuka. Yasinta Moiwen, warga Distrik Ilwayab, Kampung Wogekel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mengaku kecewa karena merasa identitasnya digunakan tanpa persetujuan.
Keluhan Yasinta mencuat setelah video wawancaranya viral di media sosial X pada Sabtu, 23 Mei 2026. Dalam video itu, perempuan berusia 61 tahun tersebut mengaku baru mengetahui dirinya muncul dalam dokumenter saat film diputar di Jayapura.
“Itu tanpa izin dari saya, tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar, nama saya ditampilkan di depan,” ujar Yasinta.
Ia mengaku sakit hati karena merasa diperlakukan tanpa menghormati hak pribadinya. Dengan nada emosional, Yasinta mempertanyakan alasan dirinya ditampilkan tanpa konfirmasi sebelumnya.
“Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat yang ditampilkan tanpa pengetahuan saya, tanpa izin dari saya? Jadi saya kecewa di situ sudah, sampai sekarang ini,” lanjutnya.
Film Pesta Babi diketahui mengangkat isu dampak sosial dan lingkungan dari proyek food estate serta pembukaan lahan besar-besaran di Papua Selatan. Nama film tersebut diambil dari tradisi adat bakar batu atau pesta babi yang selama ini menjadi simbol kebersamaan dan ketahanan pangan masyarakat setempat.
Meski begitu, Yasinta menegaskan dirinya tidak pernah diwawancarai secara khusus untuk kebutuhan dokumenter tersebut. Ia bahkan bersumpah tidak mengetahui proses pembuatan film sejak awal.
“Saya tidak diwawancara, mereka yang buat. Saya tidak buat itu wawancara untuk Pesta Babi. Saya tidak tahu, saya sumpah demi Tuhan saya tidak tahu mereka buat itu film Pesta Babi,” tegasnya.
Tidak hanya soal film, Yasinta juga mengungkap kekecewaan terhadap pihak-pihak yang selama ini
mendampinginya. Ia mengaku beberapa kali diajak bepergian ke berbagai daerah di luar Papua, namun merasa tidak memperoleh manfaat nyata bagi kehidupannya.
“Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali, enam kali tahun lalu. Ke Bogor, ke Makassar tiga kali, Jayapura dua kali. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Tidak pernah dapat bantuan. Saya sudah sampaikan saya punya rumah tidak layak. Baru saja berapa Minggu yang lalu saya minta beli HP saja sampai hari ini (tidak dikasih),” keluh Yasinta.
Pernyataan Yasinta langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai ada persoalan etika dalam penggunaan identitas masyarakat adat untuk kepentingan dokumenter.
Namun, sebagian lainnya meminta publik melihat persoalan ini secara hati-hati mengingat isu food estate di Papua Selatan juga kerap dikaitkan dengan tekanan politik dan kepentingan tertentu.(04)
