JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai 121 dugaan pelanggaran hakim yang sebelumnya disampaikan Komisi Yudisial (KY).
MA menegaskan bahwa data tersebut merupakan akumulasi laporan selama periode 2025 hingga 2026 dan tidak seluruhnya berkaitan dengan pelanggaran etik hakim.
Penjelasan tersebut disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. Yanto, dalam konferensi pers di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan informasi yang sempat berkembang di masyarakat terkait jumlah dugaan pelanggaran hakim yang disebut mencapai 121 kasus.
Menurut Yanto, Mahkamah Agung sebelumnya telah menjadwalkan konferensi pers untuk memberikan penjelasan atas informasi yang beredar.
Namun, sebelum agenda tersebut berlangsung, pimpinan Komisi Yudisial lebih dahulu menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf kepada publik karena adanya kekeliruan dalam penyampaian data.
Ia menjelaskan, Komisi Yudisial telah meralat informasi yang sebelumnya dipublikasikan. Berdasarkan klarifikasi tersebut, angka 121 dugaan pelanggaran hakim bukan merupakan temuan sepanjang tahun 2026, melainkan akumulasi laporan yang diterima selama periode 2025 hingga 2026.
“Komisi Yudisial telah meralat informasi yang sebelumnya dipublikasikan. Data 121 dugaan pelanggaran hakim bukan seluruhnya merupakan temuan sepanjang tahun 2026, melainkan akumulasi laporan pada periode 2025 hingga 2026. Dengan adanya ralat tersebut, diharapkan tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” kata Yanto.
Ia menilai pelurusan informasi tersebut penting untuk menjaga objektivitas pemberitaan sekaligus menghindari munculnya persepsi yang keliru terhadap kinerja lembaga peradilan dan para hakim di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Yanto mengungkapkan hasil pencermatan Mahkamah Agung terhadap laporan yang dimaksud.
Berdasarkan evaluasi internal, sekitar 75 persen laporan berkaitan dengan persoalan teknis yudisial atau penerapan hukum acara dalam proses persidangan.
Menurutnya, persoalan yang masuk dalam kategori teknis yudisial tidak dapat diperlakukan sebagai pelanggaran etik hakim. Sebab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam sistem peradilan melalui upaya hukum yang tersedia.
“Kalau sudah menyangkut teknis yudisial atau hukum acara, mekanisme koreksinya melalui upaya hukum, bukan melalui sanksi etik. Apabila terdapat dugaan kekeliruan dalam penerapan hukum atau pertimbangan putusan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,” tegasnya.
Yanto menambahkan, independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga.
Oleh karena itu, perbedaan penafsiran hukum atau ketidakpuasan terhadap putusan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik.
Dalam konferensi pers tersebut, Yanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyampaikan bahwa Mahkamah Agung menerima permintaan maaf yang telah disampaikan pimpinan Komisi Yudisial.
Menurutnya, hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara harus tetap dijaga dalam semangat saling menghormati kewenangan masing-masing.
“Karena sudah dilakukan ralat dan telah ada permintaan maaf secara kelembagaan, kami menerima dan memaafkan hal tersebut,” ujarnya.
Ia berharap klarifikasi yang telah dilakukan dapat mengakhiri polemik mengenai data dugaan pelanggaran hakim sekaligus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai perbedaan antara pelanggaran etik dan persoalan teknis yudisial.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah wartawan menyinggung upaya Mahkamah Agung dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim, termasuk kemungkinan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Menanggapi hal tersebut, Yanto menegaskan bahwa Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Namun, seluruh mekanisme pengawasan tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.
Ia menekankan bahwa penggunaan teknologi, termasuk AI, hanya dapat menjadi alat pendukung dalam administrasi maupun sistem pengawasan, bukan sebagai instrumen untuk mengintervensi substansi putusan hakim.
“Pengawasan terhadap hakim tetap harus menghormati batas-batas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Independensi hakim dalam memutus perkara tidak boleh diintervensi melalui mekanisme etik apabila menyangkut substansi putusan,” katanya.
Mahkamah Agung juga mengimbau masyarakat dan media untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai data 121 dugaan pelanggaran hakim langsung kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menyusun serta menyampaikan data tersebut kepada publik.
Dengan adanya klarifikasi dari kedua lembaga, Mahkamah Agung berharap tidak lagi terjadi kesalahpahaman mengenai data dugaan pelanggaran hakim.
MA juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas lembaga peradilan melalui pengawasan yang profesional, transparan, serta tetap menghormati prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (UM/09)
