“Dalam anatomi kekuasaan yang koruptif, rezim sering kali terjebak dalam ilusi bahwa figur populis dengan kapasitas intelektual yang medioker dapat disetir demi melanggengkan kepentingan oligarki”
Oleh: Kemal H Simanjuntak
Sejarah sering kali tidak berulang secara persis, namun ia gemar merajut pola yang serupa. Ketika sebuah rezim berkuasa di tengah reruntuhan ekonomi dan krisis kepercayaan publik, ujian sejati bukanlah seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikonsolidasikan, melainkan bagaimana penguasa memperlakukan kewarasan masyarakatnya.
Pengalaman kejatuhan Republik Weimar dan naiknya fasisme di Jerman pada dekade 1930-an menyimpan cermin retak yang memantulkan satu realitas universal: bahwa kerapuhan struktural sebuah negara selalu berawal dari kealpaan etis para elite yang mengira diri paling cerdik dalam membaca permainan politik.
Dalam anatomi kekuasaan yang koruptif, rezim sering kali terjebak dalam ilusi bahwa figur populis dengan kapasitas intelektual yang medioker dapat disetir demi melanggengkan kepentingan oligarki.
Para konglomerat industri, perbankan, dan arsitek kebijakan masa itu meyakini bahwa instabilitas sosial dapat dijinakkan dengan memanfaatkan kemarahan massa dan kepatuhan buta, tanpa pernah mengantisipasi bahwa monster yang mereka beri makan akan tumbuh melampaui kendali.
Ketika rekayasa keuangan seperti manipulasi likuiditas dan utang terselubung berhasil menyulap pabrik-pabrik persenjataan kembali beroperasi, rezim merasa telah menemukan formula keajaiban.
Padahal, yang sedang dibangun bukanlah kemakmuran hakiki, melainkan sebuah panggung kolosal di mana kesejahteraan disandera demi mesin kehancuran.
Di sinilah titik introspeksi paling mendalam bagi setiap rezim dan penyelenggara negara bahaya terbesar dari tata kelola pemerintahan bukanlah ketidaktahuan rakyatnya, melainkan hilangnya integritas moral di kalangan elite pengambil keputusan.
Ketika para teknokrat, pengusaha, dan penguasa memilih menjadi komplotan diam atas nama pragmatisme menukar keadilan substansial dengan stabilitas semu dan pertumbuhan angka statistik mereka sedang merobohkan benteng pertahanan etis bangsa itu sendiri.
Rezim yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan yang dibungkus propaganda, melainkan pada transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengakui bahwa kekuasaan tidak pernah memiliki hak untuk menggadaikan kemanusiaan.
Pada akhirnya, tragedi sejarah tersebut menuntut kesadaran kritis dari semua pihak, baik yang memegang kendali pemerintahan maupun warga negara yang dipimpinnya. Kewarasan kolektif adalah benteng pertahanan terakhir terhadap tirani yang menyamar sebagai juru selamat.
Kepemimpinan yang kokoh tidak lahir dari kemampuan mendulang tepuk tangan melalui agitasi murahan, melainkan dari konsistensi menghormati akal sehat dan melindungi martabat setiap individu.
Sebab, ketika sebuah rezim mulai membiasakan kebohongan dan meminggirkan kebenaran demi ambisi kekuasaan, sejarah selalu punya cara yang dingin dan telak untuk membuktikan bahwa kebodohan yang terorganisir tidak akan pernah berujung pada kejayaan, melainkan pada kehancuran total yang harus dibayar mahal oleh generasi masa depan.
*Penulis Kemal H Simanjuntak adalah Senior Consultant, Asesor LSP Tata Kelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
