JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Hampir 50 anggota DPR RI dari berbagai fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, membenarkan jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut. Dokumen pengajuan HMP juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Mardani menyebut lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani draf usulan HMP.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, juga mengonfirmasi dirinya sebagai penandatangan ke-12.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan menghimpun pandangan fraksi, komisi, dan anggota dewan secara perseorangan terkait usulan tersebut.
Masukan yang diperoleh selama masa reses akan dikaji sebelum mekanisme pembahasan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Usulan HMP terhadap Gibran berkaitan dengan polemik persyaratan dokumen administratif pencalonannya sebagai wapres. Persoalan tersebut menjadi perhatian publik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ketentuan mengenai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, usulan HMP dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Pengajuan juga harus dilengkapi dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan serta bukti pendukung yang autentik.(Red)
