Imigrasi Denpasar Deportasi Lima WNA dan Pindahkan Dua Orang ke Rudenim

Avatar photo
Imigrasi Denpasar Deportasi Lima WNA dan Pindahkan Dua Orang ke Rudenim
Foto: Dok. Kanim Denpasar

DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi lima warga negara asing (WNA) dan memindahkan dua WNA lainnya ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar selama periode 5 – 8 November 2026.

Melalui keterangan keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026), Imigrasi Denpasar menyebutkan bahwa ketujuh WNA tersebut dikenai tindakan administrasi keimigrasian oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Penindakan dilakukan terhadap sejumlah pelanggaran izin tinggal hingga dugaan kegiatan yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Lima WNA yang dideportasi masing-masing berinisial AJV (46), perempuan berkewarganegaraan Perancis; AS (29), perempuan berkewarganegaraan Rusia; AJAO (63), laki-laki berkewarganegaraan Australia; JN (35), perempuan berkewarganegaraan Uganda; dan LML (32), WNA Belgia.

AJV dideportasi pada 5 November 2026 karena melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan izin tinggal yang telah berakhir lebih dari 60 hari. Ia diberangkatkan menuju Paris pada pukul 19.45 WITA.

Selanjutnya, AS dideportasi pada 6 November 2026 karena diduga melakukan kegiatan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Terhadap yang bersangkutan dikenakan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. AS diberangkatkan menuju Moskwa pada pukul 12.00 WITA.

BACA JUGA  Kokoh di Puncak Klasemen, Arsenal Tundukkan Dramatis Luton Town 4-3

Pada 7 November 2026, Imigrasi Denpasar juga mendeportasi AJAO karena melanggar Pasal 78 ayat (2) UU Keimigrasian. WNA asal Australia tersebut tidak membayar biaya beban setelah melebihi batas waktu izin tinggal. Ia diberangkatkan menuju Perth pada pukul 01.00 WITA.

Pada hari yang sama, JN dideportasi karena diduga melakukan kegiatan sebagai PSK sehingga dikenakan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian. Perempuan asal Uganda tersebut diberangkatkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Entebbe pada pukul 00.35 WITA.

Adapun LML dideportasi pada 8 November 2026 berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian. WNA asal Belgia tersebut dikenai tindakan administrasi keimigrasian karena diduga melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Ia diberangkatkan menuju Brussels pada pukul 00.35 WITA.

BACA JUGA  Imigrasi Ngurah Rai Amankan Wanita Bule Viral Kasus Dugaan Penganiayaan

Selain deportasi, Imigrasi Denpasar memindahkan dua WNA ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026). Keduanya adalah BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, dan CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) UU Keimigrasian, sedangkan CYA dikenai ketentuan Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama.

Setelah menjalani pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen, keduanya diserahterimakan kepada petugas Rudenim Denpasar pada pukul 15.00 WITA untuk ditempatkan di ruang detensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti mengatakan, setiap WNA yang berada di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan hukum,” kata Haryo.

Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap WNA yang diduga melakukan kegiatan sebagai PSK merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.

BACA JUGA  Pimpin Upacara PTDH, Kapolres Kediri Kota Tegaskan Perang terhadap Narkoba

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara profesional, konsisten, dan sesuai prosedur.

Menurutnya, jajaran imigrasi juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap orang asing serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

“Kehadiran Imigrasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian,” ujar Ramdhani.(One/01)