KOLOMBO, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Kelistrikan dan Energi Sri Lanka, Kanchana Wijesakera mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bensin, 20-40% dan minyak diesel sebesar 35-38%, Kamis (26/5/22). Hal ini disebabkan karena tidak ada tanda-tanda bakal meredanya perang Rusia dan Ukraina, sehingga berdampak kenaikan harga komoditas, termasuk minyak di Sri Lanka.
Maklum, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dunia, sehingga menyebabkan stok cadangan minyak menjadi seret. Wajar saja jika harga minyak terus mengalami lonjakan. Belum lagi permintaan yang tinggi juga membuat harga minyak dunia melonjak. Selain itu, jumlah permintaan diprediksi naik, seiring musim panas di Amerika Serikat (AS), akhir pekan ini, dimana menjadi puncak aktivitas berkendara di negara Paman Sam itu.
Ekspektasi permintaan yang tinggi, kian membatasi penurunan harga minyak mentah dunia. Hal ini menyulitkan Sri Lanka sebagai negara yang menggantungkan hidup dari impor minyak. Bank sentral Sri Lanka (CBSL) mengungkapkan negaranya bakal kesulitan untuk membayar utang karena cadangan devisa terkuras untuk impor minyak. Kondisi Sri Lanka yang kekurangan cadangan devisa diatasi pemerintahnya dengan membuat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Untuk saat ini bensin RON 92 yang paling banyak digunakan akan berharga LKR 420 (1,17 dolar AS) per liter dan minyak diesel LKR 400 (1,11 dolar AS) per liter, harga tertinggi sepanjang masa. “Harga BBM akan direvisi mulai hari ini. Formula harga BBM yang telah disetujui kabinet diterapkan untuk merevisi harga,” kata Menteri Tenaga dan Energi Kanchana Wijesekara di Twitter.
Dalam sebuah pesan di Twitter, Wijesekera mengatakan transportasi yang ditetapkan pemerintah dan biaya layanan lainnya juga akan meningkat. “Work from home akan didorong untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan cara terbaik mengelola krisis energi”.
Ditengah dorongan pemerintahnya untuk melakukan work from home, Sri Lanka sedang bergulat dengan krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948, yang disebabkan oleh Covid-19 yang menghancurkan pariwisata, kenaikan harga minyak, serta pemotongan pajak dan larangan impor pupuk kimia. Pendapatan negara menyusut dan inflasi meningkat di atas 30 persen. (red)
