TRENGGALEK, SUDUTPANDANG.ID – Tidak tanggung-tanggung, Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin membawa semua layanan instansi pemerintah atau dinas yang ada di daerahnya, saat menjalankan program yang baru dicanangkannya, “Makaryo Neng Deso”, pada Rabu (11/1/2023).
Meskipun semua layanan instansi berpelat merah tersebut diboyong ke desa, diyakini oleh bupati muda itu, tidak akan mengganggu layanan yang ada. Pasalnya, hanya sekitar 40 persen yang diturunkan di desa dan sisanya, tetap menjalankan pelayanan kantor seperti biasa.
Apa yang dilakukan oleh bupati muda ini, semata-mata untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk melayani masyarakat secara prima, seperti halnya membuka cafe pelayanan publik tahun 2022 lalu.
Tidak puas hanya mendobrak di 2022 lalu saja, kini di awal tahun 2023 ini, Mas Ipin, sapaan Bupati Trenggalek itu, membuat terobosan “gila”, dengan membawa semua layanan OPD yang ada ke desa.
Ini dilakukan, karena bupati itu menganggap dengan mendekatkan layanan (bekerja di desa) di rasakan lebih aspiratif.
Harapannya agar bisa melihat dan mendengar langsung kondisi riil yang ada di masyarakat. Tujuannya, dengan begitu, arah kebijakan serta anggaran pemerintah nantinya, bisa benar-benar aspiratif, sesuai dengan harapan masyarakat.
“Makaryo di desa, tujuannya mendekatkan pelayanan ke desa. Saya pernah ngantor di desa, namun kapasitasnya tidak sebesar ini. Saya membawa OPD untuk memberikan pelayanan. Tadi bisa kita lihat ada yang mengurus NIB, sertifikasi halal kemudian ini itu, sampai dengan BUMD menyalurkan kredit, kemudian solar Cell My Pertamina dan sekarang ini evaluasi jalan,” ucap Bupati Trenggalek, saat meninjau perbaikan jalan di Desa Ngadimulyo, Kampak yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan, di Karangrejo bersama petani-petani mensolusikan bagaimana penanganan hama, kekurangan pupuk, dan segala macam yang permasalahan lainnya.
Kemudian juga mengantar KIS ke rumah warga miskin atau kurang mampu yang selama ini belum punya kartu jaminan kesehatan nasional itu. Juga mengantarkan ke rumah secara door to door atau dari pintu ke pintu.
Tidak hanya cukup di situ, pelayanan Dukcapil juga ada. Jadi hampir semua pelayanan yang ada di Kabupaten, bisa diakses di tingkat desa.
“Ini nanti akan digelar setiap hari Rabu. Jum’at pagi kita evaluasi. Kemudian sonjo pendopo di Kabupaten Trenggalek kembali saya buka, namun waktunya Jumat pagi. Mulai jam 9 sampai menjelang Shalat Jumat,” ucap Mas Ipin menerangkan.
“Ini biar lebih efektif, karena masih ngumpul rapat bersama OPD-OPD. Harapannya, kalau ada sonjo pendopo, OPD terkait bisa langsung dipanggil, sehingga bisa langsung memberikan solusi,” sambungnya.
Sekarang harapannya, lanjutnya, adalah pelayanan itu bisa semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus ketika ketemu warga di bawah ada aspirasi yang diterima.
“Bagaimana itu bisa meningkatkan pelayanan. Seperti tadi, contoh pengennya cetak Adminduk, tidak jauh-jauh, karena memang sudah ada anjungan Capil mandiri,” tuturnya.
Kemudian ada inovasi bekerjasama dengan start up lokal “Bloojek” untuk mengantar ke desa-desa.
“Bisa juga lagi, karena kita punya UPT di Watulimo, Munjungan dan Panggul. Bisa saja nanti UPT-nya diperluas layanannya. Cuma cetaknya berdasarkan geometrik, sehingga cetaknya pada kecamatan-kecamatan terjauh dari pelayanan Dukcapil,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, meskipun dibawa ke desa, pelayanan masyarakat di kota tidak terganggu karena berbagi tugas.
“Mungkin sekitar 40 persen yang ada di desa, selebihnya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Selain itu yang di desa terlayani maka kunjungan yang ke kota juga otomatis akan berkurang,” ujarnya.
Ia menyebutkan pelayanan prima pun kalau cuma di pusat kota, maka orang-orang yang jauh seperti di Panggul kemudian yang di sini, Kampak butuh effort yang lebih.
“Jauh, biaya ngantri kan kasian, biar kita saja yang mengalah. Karena kita yang punya anggaran, maka kita yang mengalah, kita kasih pelayanan ke bawah,” kata Mas Ipin.
Hal yang bisa ditindaklanjuti sekarang, seperti di sektor perizinan. Salah satu UMKM tadi ingin desain yang bagus kemudian langsung didesainkan dan langsung jadi. Yang butuh izin-izin, karena izin itu cepat maka langsung keluar izinnya.
“Kemudian yang begini, jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan, bisa langsung kita anggarkan melalui perawatan rutin. Tim langsung mempersiapkan, kalau betonnya keras langsung bisa kita lapisi aspal pakai anggaran pemeliharaan rutin,” tutup Mas Ipin yang sebelumnya mendampingi Emil Dardak sebagai Wakil Bupati.(05/Bud)
