YOGYAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga Dewan Pembina Constitutional Law Study (CLS), Abdul Haris Nepe, menilai gerakan mahasiswa saat ini tengah menghadapi krisis substansi. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan yang seharusnya menjadi roh utama gerakan kerap terpinggirkan oleh pola aksi yang tidak lagi fokus pada tujuan.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Dilema Gerakan Mahasiswa Terkuburnya Substansi Tuntutan di Bawah Tumpukan Puing Kerusuhan” yang digelar CLS Yogyakarta pada Jumat (19/12/2025).
Diskusi berlangsung di Café Lehaleha, Jalan Sukun Raya No. 422, Jaranan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai pukul 17.00 hingga 19.00 WIB. Kegiatan ini diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis lintas latar belakang.
Dalam forum tersebut, Abdul Haris Nepe menegaskan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya memiliki posisi strategis sebagai penunjuk arah moral bangsa, sekaligus pengawal demokrasi dan keadilan sosial. Namun, ia menilai saat ini gerakan mahasiswa berada dalam situasi dilematis akibat metode perjuangan yang mengalami degradasi dan cenderung bersifat reaktif serta destruktif.
“Anarkisme bukanlah simbol kekuatan gerakan, melainkan tanda kegagalan komunikasi. Ketika ruang publik dipenuhi batu dan api, pada saat itulah ruang dialog mati,” tegas Abdul Haris Nepe.
Ia menjelaskan, aksi-aksi yang berujung pada kerusuhan justru menciptakan jarak antara mahasiswa dan masyarakat sipil. Dampak yang dirasakan langsung oleh publik, seperti kemacetan, kerusakan fasilitas umum, hingga rasa tidak aman, berpotensi menggerus kepercayaan dan dukungan terhadap gerakan mahasiswa.
Abdul Haris Nepe juga menyoroti bahwa kericuhan dalam aksi sering kali menutupi pesan utama yang ingin diperjuangkan. Media massa, menurutnya, lebih cenderung menampilkan sisi kekerasan dibandingkan substansi tuntutan, sehingga membuka ruang bagi penguasa untuk melemahkan legitimasi gerakan tanpa perlu merespons kritik kebijakan.
“Isu-isu krusial seperti lingkungan, ekonomi, dan hukum akhirnya terkubur di bawah puing-puing kerusuhan. Ini adalah kerugian besar bagi perjuangan rakyat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan sejarah Indonesia dibentuk melalui pertarungan gagasan dan perdebatan ide yang tajam, bukan oleh kekacauan tanpa arah. Oleh karena itu, ia mendorong agar gerakan mahasiswa kembali berpijak pada kesadaran historis dan mengedepankan kecerdasan strategis.
Dalam konteks era informasi saat ini, Abdul Haris Nepe menilai data, riset, dan argumentasi merupakan senjata utama perjuangan. Gerakan mahasiswa dituntut untuk bertransformasi dari sekadar pengerahan massa menjadi aktor perubahan yang mampu menawarkan solusi melalui jalur konstitusional, seperti judicial review, penyusunan policy brief, serta pengorganisasian massa yang disiplin dan terukur.
“Kita tidak kekurangan keberanian, tetapi sering kekurangan strategi. Tanpa kecerdasan taktis, demonstrasi hanya akan menjadi ritual tahunan yang melelahkan, tanpa perubahan sistemik,” pungkas Abdul Haris Nepe.
Selain Abdul Haris Nepe, diskusi tersebut juga menghadirkan Landung Jalu Sudarma, Ketua Partai Prima Yogyakarta, yang turut menekankan pentingnya perjuangan berbasis intelektual serta memberikan kritik terhadap praktik anarkisme dalam gerakan mahasiswa.(PR/04)
