JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kawasan Timur Tengah dinilai masih jauh dari kondisi kondusif untuk mewujudkan perdamaian, terutama akibat konflik berkepanjangan yang dipicu kebijakan Israel terhadap Palestina dan serangan terhadap Iran.
Pandangan tersebut mengemuka dalam webinar internasional bertajuk ‘Understanding Contemporary Middle East Dynamics: Israeli Colonialism in Palestine, Gulf Strategic Policies, and Iran’s Nuclear Trajectory’ yang digelar Asia Middle East for Research and Dialogue (AMEC), 13 Mei 2026.
Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (15/5/2026), webinar dibuka Direktur Eksekutif AMEC, Dr Muslim Imran, dan dimoderatori alumni Cambridge University, Mumtaza Chairannisa. Kegiatan itu diikuti sekitar 30 peserta, termasuk dari Malaysia.
AMEC menyebut, ketidakstabilan di Timur Tengah juga dipengaruhi ambisi Amerika Serikat mempertahankan dominasi di kawasan melalui pembentukan Board of Peace (BoP) yang tidak melibatkan perwakilan Palestina.
Selain itu, keberadaan Iran sebagai kekuatan militer besar dinilai membuat negara tersebut sulit dikalahkan meski dalam dua bulan terakhir menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Situasi perang regional itu disebut semakin mempersulit perjuangan kemerdekaan Palestina.
Masa sulit bagi Palestina
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof M Hamdan Basyar, menilai konflik Palestina masih menjadi sumber utama instabilitas di Timur Tengah akibat genosida dan pengusiran warga Palestina oleh Israel.
Menurut Hamdan, penempatan Gaza di bawah pengelolaan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan didukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat wilayah tersebut berpotensi menjadi bentuk “perwalian baru” atau protektorat modern.
Ia menjelaskan, kerangka resolusi tersebut mencakup gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran, serta pembentukan pemerintahan transisi internasional melalui BoP dan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
“Peran Otoritas Palestina (PA) di Gaza secara efektif ditangguhkan hingga mereka menyelesaikan program reformasi yang dianggap memuaskan,” kata Hamdan.
Ia menambahkan, pemerintahan sehari-hari nantinya akan dijalankan komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan BoP yang dipimpin Donald Trump.
Hamdan mempertanyakan sejauh mana tata kelola, keamanan, dan arsitektur politik-ekonomi yang diusulkan dalam Resolusi 2803 (2025) dapat mendukung terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan mandiri.
Israel Dinilai Terus Terlibat Perang
Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, menilai situasi Timur Tengah masih jauh dari perdamaian karena Israel terus terlibat konflik militer di berbagai kawasan.
Menurut Dian, Israel selama ini beroperasi dengan klaim ancaman eksistensial dan membingkai postur militernya sebagai langkah defensif.
Namun, jika dibandingkan dengan Iran yang juga menganggap dirinya berada di lingkungan regional yang tidak bersahabat, klaim tersebut dinilai sulit dipertahankan.
“Berbeda dengan Iran, Israel terlibat terus-menerus dalam konflik militer aktif, baik ofensif maupun defensif, terhadap berbagai aktor di kawasan,” ujar Dian.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tindakan militer Israel benar-benar untuk mempertahankan diri atau mencerminkan agenda yang lebih luas.
Dian juga menyinggung pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada 14 Mei 2026. Menurut dia, pertemuan itu menunjukkan posisi tawar AS melemah dibandingkan China, terutama setelah dukungan dari sekutu-sekutunya di Eropa dan Arab menurun.
Negara Teluk Mulai Kurangi Ketergantungan pada AS
Wartawan sekaligus peneliti AMEC, Pizaro Gozali Idrus, mengatakan negara-negara Teluk mulai mencari pendekatan yang lebih mandiri di tengah konflik Iran-AS.
Menurut dia, negara-negara Teluk kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan kekuatan militer AS untuk menghadapi pesaing regional.
Pizaro mencontohkan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran yang dimediasi China sebagai bukti negara-negara Teluk mampu mengelola konflik regional tanpa campur tangan Washington.
Selain itu, upaya mengakhiri perang di Yaman dan pemulihan hubungan diplomatik dengan Qatar juga disebut mencerminkan pergeseran menuju rekonsiliasi regional.
Ia menambahkan, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki mulai memperkuat aliansi militer di tengah meningkatnya ketegangan akibat tindakan Israel dan AS di Timur Tengah.
Meski demikian, Pizaro menilai upaya negara-negara Teluk untuk mengurangi ketergantungan pada AS tidak mudah.
“Washington tampaknya tidak akan membiarkan sekutu-sekutunya dengan mudah berpindah haluan,” ujarnya.
Ia juga menilai China dan Rusia sejauh ini belum menunjukkan kesiapan menjadi penjamin keamanan di kawasan Teluk menggantikan peran AS.
Iran Dinilai Tetap Bertahan
Sementara itu, Co-Founder Director Asia West-East Centre (AsiaWE) Malaysia, Abdolreza Alami, mengatakan asumsi bahwa Iran akan runtuh akibat konflik berkepanjangan tidak terbukti.
Menurutnya, jaringan perlawanan regional terhadap AS dan Israel masih bertahan, termasuk Iran, Hamas, dan Hizbullah.
Abdolreza menilai posisi geografis Iran yang strategis memperkuat daya tahannya, baik dari sisi militer maupun perdagangan.
“Iran memiliki akses maritim dan jalur perdagangan yang sulit dihilangkan,” katanya.
AMEC dalam proposal seminar menyebut Timur Tengah selama ini menjadi pusat konflik global yang kompleks akibat interaksi sejarah kolonialisme, persaingan geopolitik, ideologi, serta kepentingan ekonomi dan keamanan global.
Karena itu, konflik Israel-Palestina, dinamika keamanan Teluk, serta rivalitas Iran-Israel dinilai harus dipahami sebagai bagian dari krisis multidimensi yang saling berkaitan.(PR/01)
