Wabah virus Corona (COVID-19) semakin hari semakin banyak memakan korban. Di Indonesia sendiri jumlah kasus infeksi virus corona bertambah 109 orang pada 28 Maret 2020. Akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.155 kasus. Peningkatan juga terjadi pada pasien yang meninggal sebanyak 15 sehingga menjadi 102 jiwa. Sementara pasien yang sembuh bertambah 13 orang menjadi 59 orang. Pentingnya dilakukan karantina wilayah disampaikan sejumlah pihak agar jumlah terpapar Corona bisa diminimalisir.
Jakarta, SudutPandang – Salah seorang yang mengusulkan diadakannya karantina wilayah yakni Denny JA. Konsultan politik ini melalui serial memenya, menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera berlakukan karantina wilayah.
“Ini satu satunya cara agar virus corona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran,” ujar Denny JA, Minggu (29/3/2020).
Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yakni karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya: Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku.”
“Pemda ini memang bertindak tak sesuai aturan. Tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli.” ungkap Denny.
Menurut Denny, jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi.
“Amerika Serikat dan Italia cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Cina dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Itali). Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown, semi lockdown),”
“Kita jangan mengulangi kisah buruk Amerika Serikat dan Italia. Apalagi kesiapan sistem dan peralatan kesehatan kita tak sebaik dua negara itu,”
“Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar.” pungkas pendiri lembaga survei LSI ini.
Denny bahkan menyatakan kalau Presiden Jokowi jangan berhenti di tingkat himbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.
“Tak cukup hanya himbauan. Suasana emergency menginginkan lebih. Di era ini publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia itu lebih berharga.” lanjutnya.
Tambah Denny, Civil Society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah.(*)
