JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – DPR RI mendorong optimalisasi komunikasi publik di sektor pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam webinar nasional bertema “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Pengelolaan Pendidikan” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI, Senin (13/4/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi.
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah amanat UUD 1945 yang harus kita jalankan secara konsisten,” ujar Syahrul.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperluas program beasiswa, serta membangun infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, kebijakan pendidikan saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan kemiskinan melalui pendidikan, serta peningkatan daya saing global.
Sejumlah program prioritas pun terus diperkuat, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta program makan bergizi gratis dan rehabilitasi sekolah.
“Fokus kebijakan pendidikan kita saat ini adalah mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memastikan akses pendidikan semakin luas bagi seluruh masyarakat,” kata Syahrul.
Sementara itu, dosen Universitas Esa Unggul, Gun Gun Siwadi, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dalam pengelolaan komunikasi publik di sektor pendidikan, khususnya di era digital.
Ia menilai, akses internet yang merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi faktor penting agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi pendidikan.
Pandangan serupa disampaikan Muhammad Amirul Hasbi yang menilai komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menyampaikan program pendidikan secara efektif sekaligus meminimalkan misinformasi.
Ia menambahkan, sasaran komunikasi pendidikan tidak tidak hanya siswa sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga orang tua sebagai mitra penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yakni membentuk manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Tujuan akhir dari setiap program pendidikan adalah memanusiakan manusia. Kita harus memastikan setiap proses pembelajaran memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara optimal,” ujarnya.(PR/01)
