Pontianak, SudutPandang.id – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku masih optimis dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikatakan Sutarmidji saat menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2022 secara virtual di ruang data analisa Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (4/2/2021) kemarin.
“Saya optimis, Kalbar akan mencapai target IPM, apabila data yang dibutuhkan telah dimutakhirkan,” kata Sutarmidji.
Ia menjelaskan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD Kalbar Tahun 2022. RKPD ini juga bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan aktual pembangunan serta mengakomodir berbagai harapan masyarakat.
“Akan memutakhirkan data di seluruh sektor, agar Kalbar mempunyai tampilan sesuai dengan data,” ujarnya.
“Yang jelas kita update (mutakhirkan) data seluruhnya, supaya tampilan Kalbar itu betul-betul sesuai dengan data,” sambung mantan Wali Kota Pontianak ini.
Sutarmidji juga mengungkapkan kondisi di tahun 2019 dihadapkan dengan beberapa data yang tidak sesuai, ketika menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mengatakan, karena ketidaksesuaian data, akhirnya harus disesuaikan kembali. Kendati demikian, Sutarmidji berharap pemerintahan akan berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.
“Kita mulai efektif sebenarnya tahun 2020 dan juga dihadapkan dengan pandemi. Tapi dengan pandemi juga, kita masih bisa berjalan dengan baik. Insya Allah tahun 2021 ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020, dan tahun 2022 akan jauh lebih baik dibandingkan 2021,” paparnya.
Sutarmidji juga optimis pada pencapaian target dan akan memprioritaskan pencapaian tampilan Kalbar, seperti IPM, sektor kesehatan serta sektor yang menunjang perekonomian.
“Saya masih optimis, bisa dengan pencapaian target, karena kita harus memprioritaskan dulu pencapaian-pencapaian tampilan Kalbar,” tuturnya.
Ia menyebut kebijakan untuk jalan dalam kondisi baik yang beralih menjadi jalan negara. Sementara kondisi jalan kabupaten yang akan beralih menjadi jalan provinsi masih berupa jalan tanah. Hal ini membuat pemerintah provinsi agak kewalahan.
“Di Provinsi lain, sebetulnya sudah ada Perda jalan untuk sawit. Kemudian tambang harus lewat jalan mereka sendiri, enggak boleh lewat Jalan Provinsi supaya jalan tersebut tetap terjaga. Masalahnya yang bikin hancur jalan itu (adalah) mereka. Truk yang semestinya hanya bermuatan delapan ton malah diisi muatan menjadi 15 ton,” ungkap Sutarmidji.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Wagub Kalbar Ria Norsan, Sekda) Kalbar, A.L. Leysandri, beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Yuslinda.(L4Y)
