JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Indonesia melakukan mobilisasi Konsensus Nasional Untuk Gerakan Pertanian Keluarga.
Dalam pernyataan yang diterima dari Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di Jakarta, Rabu (3/8/2022) disebutkan sebuah konsensus lintas pihak digagas untuk menjadikan pertanian keluarga sebagai sebuah prioritas nasional yang didukung oleh berbagai kementerian dan organisasi petani.
Pada pertengahan Mei lalu, 100 pegiat keluarga yang berasal dari berbagai organisasi petani dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta melalui lokakarya bertema “Diskusi Multipihak Rencana Aksi Nasional dan Rencana Strategis Nasional Pertanian Keluarga” yang diadakan secara hybrid untuk membahas pertanian keluarga sebagai salah satu prioritas nasional di Indonesia.
Disebutkan bahwa pertanian sangat penting bagi perekonomian Indonesia, di mana pertanian menyumbang 14 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Sekitar 93 persen petani Indonesia adalah pertanian keluarga skala kecil, yang bercocok tanam di lahan sederhana dengan luas rata-rata 0,6 hektare (ha).
Petani di Indonesia merupakan bagian penting dari petani Asia Pasifik yang 70 persennya merupakan pertanian keluarga. Pertanian keluarga menghasilkan 80 persen pangan di kawasan.
Majelis Umum PBB mencanangkan Dekade Pertanian Keluarga PBB 2019-2028 (UNDFF) sejak tahun 2017, sebagai kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan publik dan investasi untuk mendukung pertanian keluarga.
Dekade Pertanian Keluarga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan cara yang inklusif, kolaboratif, dan koheren.
Dalam diskusi itu, pejabat dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Bapangnas dan pemangku kepentingan terkait lainnya berdiskusi dengan perwakilan organisasi petani dan FAO tentang bagaimana melangkah maju untuk menyelesaikan rancangan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga (RAN) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.
“Kebijakan yang efektif akan memperkuat pertanian keluarga untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini,” kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.
Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun dan memperkuat kebijakan, investasi, dan kerangka kelembagaan yang mendukung untuk pertanian keluarga di tingkat nasional dan sub-nasional.
“Pertanian Keluarga harus dilaksanakan secara terpadu dengan tata kelola yang inklusif dan efektif, berdasarkan data yang relevan secara geografis dan tepat waktu,”, tambah Aryal
Kementerian Pertanian telah mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan Pertanian Keluarga “Pekarangan untuk Pangan Berkekanjutan” sebagai salah satu program inisiatif unggulan dalam pertanian keluarga di Indonesia.
Hasil dari diskusi itu akan memperkuat Rancangan Aksi Nasional Pertanian Keluarga dan Rencana Aksi Strategisnya. (Red.)
