Inilah Pemenang Lelang Proyek Pengembangan Bandara Komodo

Bandara Komodo Labuhan Baju, NTT/youtube

Jakarta, SudutPandang.id-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menetapkan Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) menjadi pemenang lelang proyek pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemenang lelang ini diumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (26/12/2019) kemarin.

IMG-20220125-WA0002

“Dari hasil lelang, kami telah menetapkan Konsorsium CAS sebagai badan usaha pemenang proyek pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Konsorsium CAS beranggotakan PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd,” ujar Budi Karya Sumadi.

Menhub mengatakan, terpilihnya Konsorsium CAS menjadi pemenang proyek telah melalui proses seleksi ketat dari tim ahli.  Di antaranya Prof Wihana, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman, Tommy Soetomo, Sesditjen Perhubungan Udara Nur Isnis, dan para pakar lainnya.

“Pemenang lelang tentunya yang memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam membangun dan mengelola bandara. Sehingga diharapkan kinerja dan pelayanan di Bandara Labuan Bajo semakin meningkat,” tutur Budi Karya.

Ia menjelaskan, proyek pengembangan bandara dengan skema KPBU dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha untuk turut serta membangun dan memberikan pelayanan infrastruktur transportasi di Indonesia.

“Dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari 5 Bali Baru yang tengah disiapkan pemerintah menjadi destinasi wisata kelas dunia,” katanya.

Mengurangi Ketergantungan APBN

Menhub Budi Karya Sumadi didampingi Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers/Dok.BKIP Kemenhub

Selain itu, lanjut Budi Karya, KPBU menjadi suatu cara pembiayaan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan anggaran terhadap APBN, di tengah keterbatasan, namun kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat.

“Mengingat konektivitas merupakan urat nadi dari Indonesia yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing bangsa,” jelasnya.

Terkait penandatangan perjanjian KPBU, menurut Budi, rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2020. Setelah selesai masa sanggah dan konsorsium telah mendaftar melalui system OSS untuk menjadi Badan Hukum Indonesia.

“Harapannya penandatanganan perjanjian jaminan antara Badan Usaha Pemenang Proyek dengan Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dapat dilakukan di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo,” terangnya.(bmg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.