DENPASAR-BALI, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan “Exit Meeting” Paparan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Senin (19/2/2024).
Dalam keterangan yang diterima di Denpasa, Kamis (22/2) kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan BPK RI di Kanwil Kemenkumham Bali yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 Februari sampai dengan 19 Februari 2024.
Acara yang diselenggarakan di Ruang Dharmawangsa dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat Pengawas Divisi Administrasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kanwil Kemenkumham Bali serta diikuti secara daring oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kanwil Kemenkumham.
Pengendali Teknis II, Sri Mulyani Rama menyebutkan pemeriksaan dilakukan dengan uji petik, di mana hasilnya ada beberapa catatan yang harus segera diselesaikan.
Catatan itu seperti tertib administrasi, pertanggungjawabkan setiap kegiatan secara lengkap, penatausahaan aset lain-lain tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan hal yang lainnya yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.
Dalam proses pemeriksaan terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel tambahan antara lain Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Rudenim Kelas I Denpasar, dan Rupbasan Kelas I Denpasar.
Kakawanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto menyampaikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajarannya atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Ini adalah bukti keseriusan Kanwil Kemenkumham Bali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja Kanwil Kemenkumham Bali,” katanya.
Romi Yudianto juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kanwil Kemenkumham Bali.
“Tentunya kami mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan performance pengelolaan keuangan, BMN, maupun pengadaan barang/jasa di Kanwil Kemenkumham Bali. Sehubungan dengan masih adanya catatan-catatan dari BPK, hal ini harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dari Tim Pemeriksa BPK kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Bali. (One/02)
