BLORA-JATENG|SUDUTPANDANG.ID – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) tetap tepat sasaran meski data kesejahteraan warga berubah cepat.
Kepala Dinsos P3A Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, perubahan status kesejahteraan penerima bansos menjadi salah satu tantangan dalam memastikan bantuan diberikan kepada warga yang masih membutuhkan.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPS dan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Kami juga melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data yang valid,” ujar Luluk seusai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Blora, Jawa Tengah, Senin (17/8/2026).
Menurut Luluk, perubahan status warga dapat terjadi dalam waktu singkat, termasuk dari desil 1-4 menjadi desil 6-7. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi status penerima bantuan.
“Warga yang masuk dalam kategori berat tetap kami prioritaskan, sedangkan yang tidak sesuai akan kami eliminasi,” katanya.
Dinsos P3A Blora juga memprioritaskan warga yang membutuhkan biaya pengobatan rutin, seperti penderita gagal ginjal, penyakit jantung, dan hidrosefalus.
“Proses reaktivasi bantuan terus dilakukan agar kebutuhan dasar warga tersebut tetap terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan atau berkoordinasi melalui operator desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Setelah ada penetapan desil dari BPS, baru kami usulkan untuk perbaikan data atau pencairan bantuan,” ujar Luluk.
Selain memastikan ketepatan data bansos, Dinsos P3A Blora menyiapkan layanan pendampingan psikologis bagi korban maupun keluarga yang terdampak berbagai peristiwa sosial.
Namun, layanan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pihak keluarga belum memberikan waktu yang disepakati.
“Kami sudah memfasilitasi, tetapi dari pihak keluarga belum memberikan waktu. Semua informasi lengkap ada di KPHG (Kantor Pengelolaan Habitus dan Gender),” katanya.
Luluk berharap pemutakhiran data secara berkala dan keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada warga yang berhak.(Teguh/01)
