JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola aset-aset infrastruktur olahraga, khususnya melalui skema kerja sama dengan sektor swasta.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, saat mewakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum utama Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem, Sabtu (6/12/2025).
Dalam diskusi panel yang dipandu Elvira Khairunnisa, Askolani memaparkan bahwa sejumlah aset olahraga di berbagai daerah belum dikelola secara optimal.
Menurutnya, tantangan terbesar berada pada pemeliharaan dan pengembangan aset, yang idealnya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
“Ada tiga stakeholder yang harus berkolaborasi. Satu adalah pusat, kedua pemda, dan ketiga pihak swasta,” ujar Askolani membuka paparannya.
Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi yang kuat, aset olahraga yang telah dibangun dengan anggaran besar berpotensi tidak produktif.
Askolani mencontohkan pembangunan 22 stadion yang didanai pemerintah melalui skema tahun jamak di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan progres yang hampir seluruhnya selesai pada 2025, muncul pertanyaan besar mengenai pengelolaan jangka panjang stadion-stadion tersebut.
“Kita bisa melihat stadion-stadion yang sudah jadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kolaborasi antara pusat, pemda, dan swasta agar pengelolaannya optimal. Kemenkeu siap menilai aset tersebut jika ingin dikerjasamakan dengan pihak swasta,” tegasnya.
Menurut Askolani, pemda selama ini menghadapi beban besar dalam pemeliharaan fasilitas olahraga, sementara potensi ekonominya sering kali belum dimaksimalkan.
Di sinilah, kata dia, peran swasta menjadi sangat penting, karena sektor tersebut dinilai lebih memahami pengembangan nilai ekonomi suatu aset.
“Kami yakin aset-aset stadion itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai event. Tidak hanya olahraga, tetapi juga kesenian dan aktivitas masyarakat lainnya,” ujarnya.
Ia memastikan Kemenkeu siap memberikan pendampingan mulai dari penilaian aset, kajian nilai ekonomi, hingga penyusunan skema kerja sama yang transparan dan akuntabel.
Askolani menambahkan, transparansi menjadi faktor krusial dalam menjalin kerja sama pemda dengan swasta.
Setiap aset harus dihitung nilainya secara profesional sebelum ditawarkan kepada investor atau pengelola swasta.
“Nilai aset kita hitung dibantu oleh Kemenkeu. Setelah itu kita lihat apa yang bisa dilakukan pemda, lalu kerja samanya seperti apa dengan swasta dan berapa lama jangka waktunya,” jelasnya.
Selain stadion daerah, Askolani turut menyinggung contoh kolaborasi yang telah berjalan di tingkat nasional, seperti pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika di NTB.
Ia menyebut Mandalika sebagai kawasan berikat yang memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah pusat, termasuk pembebasan pajak pabean sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem olahraga dan pariwisata.
“Banyak hal yang bisa kami bantu. Dari sisi pendanaan pusat, kami bisa mendukung dari aspek aset, appraisal, sampai insentif fiskal. Semua ini dapat dimanfaatkan pemda untuk bekerja sama dengan swasta,” kata Askolani.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pusat, pemda, dan swasta akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi banyak sektor.
Mulai dari pariwisata, ekonomi, bisnis, kesehatan, hingga peningkatan produktivitas generasi muda.
Jika dilakukan masif di seluruh Indonesia, dampaknya akan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kontribusi olahraga di level dunia sangat besar dan bernilai masif. Jika dikelola dengan baik, sektor olahraga bisa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia,” tuturnya.
Di akhir sesi, Askolani menyampaikan apresiasinya kepada Kemenpora yang telah menyelenggarakan ISS 2025 sebagai forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan olahraga.
Ia menilai forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar diskusi.
“Kami sangat mendukung penyelenggaraan ISS. Apalagi Pak Menpora punya pengalaman menghubungkan pemerintah dengan swasta. Contohnya GBK sudah bisa menghasilkan profit, dan model seperti itu bisa diterapkan di daerah lain,” pungkas Askolani.
Dengan dukungan Kemenkeu, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi aset olahraga sebagai sumber pendapatan, ruang publik berkualitas, serta katalis pertumbuhan ekonomi berbasis olahraga.
