“Presiden tidak hanya membutuhkan ruang untuk berbicara, tetapi juga pesan yang jelas, substansial, dan mampu memberikan arah bagi masyarakat.”
Oleh Ilham Dharmawan
Pidato seorang presiden bukan sekadar rangkaian kata. Di dalamnya terdapat pesan kebijakan, arah pemerintahan, sekaligus cara seorang kepala negara berkomunikasi dengan masyarakat.
Namun, ketika pola komunikasi tertentu digunakan berulang kali, publik dapat mengenalinya bahkan sebelum sebuah kalimat selesai disampaikan.
Fenomena itu belakangan terlihat di ruang publik dan media sosial. Sejumlah potongan pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi bahan komentar, parodi, hingga olok-olok warganet.
Beberapa ungkapan yang kerap muncul dalam pidato Presiden antara lain “saya bersumpah”, “saya ingin”, “saya akan”, dan “kita harus”. Dalam sejumlah kesempatan, pidatonya juga diwarnai respons keras terhadap kritik atau pandangan yang berbeda.
Ada pula pola penyampaian yang diakhiri dengan pernyataan bahwa Presiden “mendapat laporan” mengenai suatu persoalan. Pola semacam itu kemudian semakin mudah dikenali karena pidato dan pernyataan pejabat publik kini dengan cepat beredar melalui berbagai platform media sosial.
Pengulangan diksi tersebut kemudian membentuk apa yang oleh sebagian warganet secara informal disebut sebagai “SOP pidato Wowo”. Istilah tersebut bukan terminologi resmi, melainkan bahasa satire yang berkembang di media sosial untuk menggambarkan pola komunikasi Presiden yang dianggap mudah dikenali.
Ketika Gaya Bicara Menjadi Meme
Di era media sosial, pola komunikasi yang berulang dapat dengan cepat berubah menjadi bahan meme, parodi, atau potongan video pendek. Kalimat yang semula disampaikan dalam konteks resmi dapat memperoleh konteks baru setelah dipotong, dikemas ulang, dan dibagikan oleh pengguna media sosial.
Fenomena semacam ini bukan semata-mata persoalan apakah sebuah kalimat layak dijadikan bahan candaan. Ada persoalan komunikasi publik yang lebih besar di baliknya, yakni bagaimana pesan seorang kepala negara diterima oleh masyarakat.
Presiden memiliki ruang komunikasi yang sangat besar. Setiap pidato dapat menjadi sarana untuk menjelaskan kebijakan, menyampaikan keputusan, membangun kepercayaan publik, sekaligus memberikan ketenangan ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Karena itu, pengulangan formula pidato patut menjadi bahan evaluasi komunikasi. Ungkapan seperti “saya akan” atau “kita harus” tentu bukan sesuatu yang keliru. Persoalan muncul ketika pernyataan tersebut justru lebih mudah diingat sebagai gaya bahasa dibandingkan substansi kebijakan yang hendak disampaikan.
Sebuah pidato pada akhirnya tidak hanya dinilai dari bagaimana kalimatnya terdengar, tetapi juga dari pesan apa yang tertinggal setelah pidato selesai.
Kritik dan Cara Pemerintah Merespons
Hal yang sama berlaku dalam merespons kritik. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari ruang publik yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Kritik dapat menjadi cara masyarakat menyampaikan keberatan, menguji kebijakan, sekaligus mengingatkan pemerintah ketika terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk menjelaskan, membantah, atau meluruskan kritik yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Namun, cara merespons kritik juga menjadi bagian dari komunikasi kepemimpinan. Respons yang argumentatif, berbasis data, dan disampaikan secara proporsional dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih utuh.
Sebaliknya, apabila respons terhadap kritik lebih menonjolkan emosi atau perdebatan dengan pihak yang menyampaikan kritik, substansi persoalan justru berisiko tersisih.
Dalam konteks pidato seorang presiden, pilihan kata dan cara menyampaikan respons memiliki bobot lebih besar karena disampaikan oleh kepala negara dan didengar oleh masyarakat luas.
Karena itu, kritik semestinya tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus dijawab, tetapi juga sebagai bagian dari masukan publik. Pemerintah tetap dapat mempertahankan kebijakannya ketika memiliki dasar yang kuat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa penjelasan yang disampaikan benar-benar menjawab persoalan yang dipertanyakan masyarakat.
Pidato Harus Menjawab Persoalan
Pidato presiden idealnya tidak berhenti pada pernyataan kehendak, janji, atau instruksi. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai persoalan yang dihadapi, kebijakan yang ditempuh, bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana hasilnya akan diukur.
Kejelasan semacam itu penting karena pidato Presiden bukan sekadar komunikasi personal. Setiap pernyataan dapat dipersepsikan sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah, terlebih ketika disampaikan dalam forum resmi dan kemudian dikutip secara luas oleh media.
Bahasa yang sederhana bukan berarti kehilangan wibawa. Justru bahasa yang sederhana, jelas, berbasis data, dan langsung menjawab persoalan publik dapat membuat pesan pemerintah lebih mudah dipahami.
Presiden tidak harus selalu menggunakan kalimat yang rumit untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat dapat memahami persoalan, mengetahui arah kebijakan, serta melihat langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah.
Peran Tim Komunikasi Kepresidenan
Di titik inilah orang-orang terdekat Presiden, termasuk jajaran yang membantu menyiapkan komunikasi kepresidenan, memiliki peran penting. Evaluasi terhadap materi pidato perlu dilakukan secara berkala agar komunikasi Presiden tidak terjebak dalam pola yang terlalu repetitif.
Tim komunikasi bukan hanya bertugas menyusun kalimat yang terdengar kuat. Lebih dari itu, mereka perlu memastikan bahwa setiap pidato memiliki substansi yang jelas, relevan dengan persoalan masyarakat, dan tidak kehilangan konteks kebijakan yang hendak disampaikan.
Masukan kepada Presiden bukan berarti mengurangi kewibawaan seorang kepala negara. Sebaliknya, masukan yang objektif dapat membantu memastikan setiap pidato memiliki substansi yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
Evaluasi juga tidak harus dimaknai sebagai upaya mengubah karakter atau gaya personal seorang Presiden. Setiap pemimpin tentu memiliki cara berbicara yang menjadi cirinya. Namun, karakter personal tersebut tetap dapat berjalan beriringan dengan komunikasi yang lebih variatif, substantif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.
Yang Tertinggal Setelah Pidato
Pada akhirnya, yang seharusnya tertinggal setelah sebuah pidato presiden bukan sekadar satu atau dua kalimat yang kemudian menjadi bahan meme. Yang lebih penting adalah pesan, kebijakan dan solusi yang disampaikan kepada masyarakat.
Pidato yang kuat bukan semata-mata pidato yang mudah dikenali dari gaya bicaranya. Pidato yang kuat adalah pidato yang setelah selesai disampaikan masih meninggalkan pemahaman mengenai apa yang sedang dihadapi negara, apa yang akan dilakukan pemerintah, dan ke mana arah kebijakan tersebut ditujukan.
Jika sebuah pidato terlalu mudah dikenali hanya dari pola kalimatnya, mungkin sudah waktunya tim komunikasi kepresidenan melakukan evaluasi. Bukan untuk mengubah karakter seorang presiden, melainkan untuk memastikan komunikasi seorang kepala negara tetap substansial, terukur, dan bermutu.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan presiden yang berbicara. Masyarakat membutuhkan pesan kepresidenan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan arah.
*Ilham Dharmawan merupakan jurnalis asal Pademangan, Jakarta Utara, yang memiliki minat pada dunia literasi dan kecintaan terhadap alam
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan disampaikan sebagai bahan diskursus publik.
