JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Partai Gerindra meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan biaya haji Rp69 juta karena memberatkan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (30/1/2023) membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung.
Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan.
Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat yaitu dengan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp69 juta.
“Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp69 juta untuk calon jamaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat,” kata Muzani.
“Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji,” tambah Wakil Ketua MPR itu.
Muzani menyatakan semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo, Presiden Gerindra menang, tidak boleh berhenti.
Partai Gerindra harus setia berjuang untuk kebaikan dan kepentingan rakyat.
“Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakni memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan,” kata Muzani.
Ia menyampaikan, Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024.
Rakerda ini dihadiri lebih dari 2.000 kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan serta simpatisan Partai Gerindra se Provinsi Lampung. (red/02)
