JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta para bupati, walikota dan gubernur untuk mewaspadai kenaikan inflasi akibat geopolitik yang terjadi di luar negeri. Sebab, pengendalian inflasi di daerah ini bisa berdampak pada elektabilitas kepala daerah. Mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik dan pemilu raya.
“Tolong rekan-rekan bupati, walikota waspadai ini karena elektabilitas ini ditentukan dalam tangani inflasi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2022).
Tito menuturkan selama ini daerah belum merasakan dampak perang Rusia dan Ukraina. Padahal di tingkat global dampaknya sudah meluas dari krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan.
Selama ini dampak tersebut telah diredam pemerintah pusat dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menahan kenaikan harga energi. Seperti menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun dari sebelumnya hanya Rp 152,5 triliun.
“Biaya hidup lebih tinggi, tidak seimbang suplai dan demain. Banyak daerah yang belum tahu karena tidak merasakan dampaknya padahal negara sudah melakukan syok absorber,” kata dia.
Namun pemerintah pusat tidak bisa selamanya menahan kenaikan harga minyak dunia dengan menambah anggaran kompensasi dan subsidi BBM. Sebab bila itu terus dilakukan bisa mengorbankan program strategis lainnya.
Untuk itu, Tito meminta para kepala daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo yang meminta 2 persen DAU dan DBH daerah digunakan untuk mensubsidi sektor transportasi yang menyasar pada angkutan umum, tukang ojek dan nelayan.
“Ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada inflasi yang tidak terkendali karena angka inflasi nasional dikontribusi dari daerah,” pungkasnya.(red)
