JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID -.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2024, demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Balai Kota Jakarta.
“Bahwa 2024 ada beberapa perhatian, optimis terhadap ekonomi ke depan, dan disiapkan konsep-konsep untuk mengatasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (10/4/2023).
Selain itu, Heru menjelaskan bahwa terdapat enam isu yang sejalan dengan prioritas rencana pembangunan Jakarta pada 2024.
“Perencanaan pembangunan pada tahun 2024 dapat ditangani dengan enam isu yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, pemulihan perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, dan penguatan nilai demokrasi,” jelas Heru.
Selain itu, Heru juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan melakukan transformasi menjadi kota global.
“Dengan diterapkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara maka kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera beralih ke IKN dan kami Pemprov DKI mendukung penuh pemindahan IKN dengan melakukan transformasi menjadi kota global,” kata Heru.
Untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global, lanjut Heru, terdapat beberapa indeks yang harus diperhatikan seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan transportasi massa, dan pengurangan kemacetan.
“Keseriusan transformasi Jakarta menjadi kota global merupakan bentuk komitmen keterlibatan Jakarta untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan inovasi dan terobosan terus kita upayakan,” tambah Heru.
Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, jajaran Forkopimda, jajaran DPRD, perangkat daerah, para pakar, anggota perguruan tinggi, organisasi internasional, NGO, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya.(03/Ant)
