MANADO, SUDUTPANDANG.ID – Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi (Plt Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt Toembidjo, menegaskan bahwa integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar bagi setiap insan Adhyaksa. Ia mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas, profesional, dan berlandaskan keadilan yang berhati nurani.
Penegasan tersebut disampaikan Ferrytass saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (28/10/2026).
Dalam upacara bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” itu, Ferrytass bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat tertulis Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.
Pesan utama dalam amanat tersebut menekankan bahwa semangat kebangsaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, tanggung jawab, serta keberanian mempertahankan nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas.
Ferrytass menyampaikan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928 harus terus menjadi landasan pengabdian kepada bangsa, termasuk dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Integritas, menurut amanat Jaksa Agung, tidak boleh hanya menjadi slogan. Nilai tersebut harus tercermin dalam setiap keputusan, penggunaan kewenangan, dan sikap aparat ketika menghadapi tekanan maupun kepentingan tertentu.
“Jangan pernah menggadaikan integritas demi kepentingan sesaat,” demikian amanat Jaksa Agung yang dibacakan Ferrytass.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan Adhyaksa agar tetap menjaga profesionalisme dan objektivitas dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Ketegasan dalam menindak pelanggaran juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan secara proporsional.
Dalam amanat yang dibacakan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, Ferrytass turut menyoroti tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan.
Sejumlah ancaman yang menjadi perhatian antara lain kejahatan siber, kejahatan korporasi, pencucian uang, perjudian daring atau judi online, serta pinjaman online ilegal.
Berbagai bentuk kejahatan tersebut membutuhkan respons aparat penegak hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Insan Adhyaksa dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan aturan hukum dan prinsip keadilan. Kemampuan menyelesaikan perkara harus disertai konsistensi dalam menjaga integritas serta akuntabilitas setiap tindakan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat ditentukan oleh bagaimana aparat menjalankan kewenangan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 juga menjadi dorongan bagi generasi muda Adhyaksa di Sulawesi Utara untuk mengambil peran lebih besar dalam pembaruan institusi.
Generasi muda di lingkungan Kejaksaan diharapkan tampil proaktif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.
Transformasi digital dan inovasi kelembagaan dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap diimbangi dengan etika, kompetensi profesional, dan tanggung jawab.
Penguasaan teknologi tidak boleh mengesampingkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun Kejaksaan yang modern, inklusif, dan dipercaya masyarakat.
Selain itu, reformasi kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada perubahan administratif. Pembaruan harus menghasilkan dampak nyata terhadap mutu pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum.
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di lingkungan Kejati Sulawesi Utara berlangsung tertib dan khidmat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan bangsa serta penguatan institusi Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Peringatan ini sekaligus mengingatkan bahwa pengabdian kepada negara tidak cukup diwujudkan melalui loyalitas semata. Setiap aparat dituntut menjaga integritas, menuntaskan tanggung jawab, dan menegakkan keadilan tanpa mengorbankan nurani.
Bagi Kejati Sulawesi Utara, semangat Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Sebab, hukum yang kuat bukan hanya hukum yang mampu menindak pelanggaran, melainkan juga hukum yang dijalankan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya masyarakat.(PR/04)
