MALANG, SUDUTPANDANG.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Peradilan Militer menjadi momentum refleksi bagi seluruh aparatur peradilan militer untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.
Mengusung tema “Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh”, peringatan puncak HUT Peradilan Militer Tahun 2026 digelar di Grand Ballroom Ijen Suites Resort & Convention, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto SH MH, bersama jajaran pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung, pejabat peradilan militer, serta aparatur pengadilan militer dari seluruh Indonesia.
Hadir pula Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto SH MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. H. Suharto SH MHum, Ketua Kamar Militer Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao SH MH, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Prof. Dr. Yulius SH MH, Ketua Kamar Perdata Prof. Dr. Hamdi SH MH, serta Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Ma’arif SH LLM PhD.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri Plt Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung Suradi SH SSos MH, para Ketua dan Kepala Pengadilan Militer serta Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan banding, serta seluruh aparatur peradilan militer yang hadir dari berbagai daerah.
Peringatan HUT ke-80 Peradilan Militer dikemas secara khidmat namun tetap menghadirkan nuansa kebersamaan dan apresiasi terhadap perjalanan panjang lembaga tersebut.
Acara diawali dengan pemutaran video kolase sejarah perkembangan Peradilan Militer sejak awal pembentukannya hingga saat ini.
Video tersebut menampilkan berbagai fase perjalanan Peradilan Militer dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk berbagai pencapaian yang berhasil diraih selama delapan dekade terakhir.
Selain pemutaran video sejarah, acara juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan kreativitas aparatur peradilan militer.
Penampilan tari tradisional, atraksi seni budaya, serta hiburan lainnya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang mendapat apresiasi dari para tamu undangan.
Namun demikian, peringatan HUT ke-80 Peradilan Militer tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut dijadikan sarana evaluasi dan refleksi bagi seluruh insan peradilan militer dalam menjaga eksistensi lembaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan institusi TNI.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) dalam sambutannya menegaskan bahwa usia 80 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pengabdian.
Menurutnya, selama delapan dekade terakhir Peradilan Militer telah menunjukkan konsistensinya dalam mengawal penegakan hukum militer, menjaga disiplin prajurit, serta memastikan supremasi hukum tetap berjalan di lingkungan TNI.
“Waktu 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Peradilan Militer secara konsisten telah mengawal hukum militer, menegakkan hukum disiplin prajurit, dan memastikan supremasi hukum tetap tegak berdiri di lingkungan Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil diraih Peradilan Militer dalam bidang reformasi birokrasi. Hingga saat ini, sekitar 65 persen satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sementara itu, sebanyak 17 persen satuan kerja telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto memberikan arahan sekaligus menegaskan makna tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke-80 Peradilan Militer.
Menurut Sunarto, tema “Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh” mencerminkan dua nilai utama yang harus menjadi fondasi dalam membangun lembaga peradilan yang modern dan dipercaya masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa ketangguhan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, melakukan transformasi kelembagaan, serta terus berkembang mengikuti tuntutan zaman.
“Pengadilan yang tangguh adalah pengadilan yang mampu beradaptasi, bertransformasi, dan berkembang menjadi lembaga yang semakin efisien, transparan, dan modern,” kata Sunarto.
Di sisi lain, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas merupakan jiwa dari setiap lembaga peradilan. Tanpa integritas, ketangguhan tidak akan memiliki arah dan justru berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Menurutnya, integritas harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar bagi seluruh hakim maupun aparatur peradilan militer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Integritas harus menjadi harga mati bagi aparatur peradilan militer. Ketangguhan tanpa integritas hanya akan melahirkan kekuatan tanpa arah. Sebaliknya, ketangguhan yang dilandasi integritas akan melahirkan kepercayaan, kepekaan, dan legitimasi yang kuat di mata masyarakat,” tegasnya.
Sunarto juga mengingatkan bahwa perkembangan hukum, teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah menuntut aparatur peradilan untuk terus meningkatkan kapasitas diri.
Karena itu, ia mendorong seluruh hakim dan aparatur peradilan militer agar tidak berhenti belajar dan mengembangkan kompetensi profesional.
Pada akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh aparatur peradilan militer untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memperkuat profesionalisme demi mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.
“Aparatur pengadilan militer harus mampu menjaga integritas untuk mewujudkan lembaga yang modern dan profesional, tangguh menghadapi perubahan, teguh menjaga integritas, serta konsisten menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya badan peradilan yang agung,” pungkas Sunarto. (09/AGF).
