Tri Indroyono

Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan, Jadi Porsi Terbesar Dalam Target KLHK

KLHK sosialisasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink pada Regional Kalimantan di Gedung Auditorium Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. (Foto: istimewa)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sosialisasi Rencana Operasional FOLU Net Sink pada Regional Kalimantan di Gedung Auditorium Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (7/7/22). Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda nasional tersebut. Hal itu diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman yang jua Ketua Harian I Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Kemenkumham Bali

Menurutnya, sektor kehutanan memiliki kontribusi terbesar dalam mencapai target penyerapan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, yakni sebanyak 60 persen. Ruandha menjabarkan FOLU Net Sink 2030 terdiri atas Rencana Operasional sebagai tindak lanjut Perpres 98 Tahun 2021, terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta Kepmen 168 Tahun 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim.

BACA JUGA  Kabupaten Magetan Raih Tiga Penghargaan Sekaligus dari KLHK

“Kesuksesan pelaksanaan FOLU Net Sink ini menjadi signifikan guna memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi kewajiban nasional Indonesia di dalam agenda perubahan iklim global. Hal ini merupakan progres kita atas Ratifikasi Paris Agreement, Adopsi Pakta Iklim Glasgow dan keputusan lainnya termasuk pertemuan Stockholm +50 di Swedia,” ungkap Ruandha.

Selanjutnya KLHK juga telah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah. Untuk itu pelibatan seluruh pihak menjadi signifikan di dalam optimalisasi aksi mitigasi FOLU Net Sink ini. “Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis KLHK dalam keberhasilan implementasi FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak,” lanjutnya.

BACA JUGA  Polri Minta Masyarakat Papua Jaga Bumi Cenderawasih Tetap Kondusif

“Selain itu, dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikan dan menyebarluaskan tujuan positif FOLU Net Sink 2030 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim saat ini untuk masa depan,” tuntasnya. (Bkt)

Tinggalkan Balasan