“Jakarta Barat bukan “Gotham City”. Yang ada adalah wilayah yang terus berbenah dan bekerja keras menjaga keamanan serta kenyamanan warganya melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, aparat dan masyarakat.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Julukan ‘Gotham City’ yang belakangan disematkan kepada Jakarta Barat di media sosial tidak menggambarkan kondisi wilayah tersebut secara menyeluruh. Pandangan tersebut disampaikan tokoh masyarakat Jakarta Barat Umar Abdul Aziz, S.H., M.H., terkait adanya narasi yang berkembang di media sosial yang menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’.
Menurutnya, julukan yang merujuk pada kota fiktif dengan tingkat kriminalitas tinggi dalam film “Batman” tidak tepat. Faktanya, situasi Jakarta Barat sampai saat ini masih tetap kondusif.
Umar Abdul Aziz mengatakan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat, kepolisian, TNI, serta berbagai elemen masyarakat.
“Saya melihat narasi yang berkembang di media sosial terkait Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City‘ terlalu berlebihan. Faktanya, setelah operasi rutin kamtibmas yang dilakukan oleh tiga pilar, angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan ruang publik pun masih ramai dan diminati warga,” ujar Umar, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta itu menilai kondisi keamanan suatu wilayah perlu dilihat secara objektif dan tidak hanya berdasarkan sejumlah peristiwa yang viral di media sosial.
Menurut Umar, berbagai langkah pencegahan dan penanganan terus dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika perkotaan.
Umar juga menekankan bahwa kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan persoalan kamtibmas membutuhkan proses, strategi dan kolaborasi lintas sektor.
“Sebagai fungsi pengawasan, dewan tentu memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik. Namun, perlu juga melihat proses dan kinerja pemerintah secara objektif. Penanganan kamtibmas tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, strategi, dan kolaborasi berbagai pihak,” paparnya.
Ia menambahkan, keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Persoalan kamtibmas tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, persoalan keamanan dapat ditangani secara lebih efektif,” ujarnya.
Umar berharap masyarakat dapat melihat kondisi Jakarta Barat berdasarkan fakta dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya peningkatan keamanan yang terus dilakukan oleh pemerintah dan aparat terkait.
Apresiasi
Selain itu, Umar menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Jakarta Barat, TNI, Polri serta unsur masyarakat yang terus meningkatkan patroli wilayah, pengawasan lingkungan, dan program pencegahan gangguan keamanan.
Menurutnya, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kenyamanan dan keamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Jakarta Barat bukan “Gotham City”. Yang ada adalah wilayah yang terus berbenah dan bekerja keras menjaga keamanan serta kenyamanan warganya melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, aparat dan masyarakat,” pungkasnya.(red)
