KOTA BEKASI, SUDUTPANDANG.ID –Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turut menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pertemuan ini membahas penertiban bangunan liar dan strategi penanggulangan banjir di wilayah Jawa Barat.
Dalam rakor Penertiban bangunan liar berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada rehabilitasi sempadan sungai serta ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari solusi jangka menengah untuk mengatasi banjir secara berkelanjutan.
“Penanganan bencana ini harus dilakukan secara sistematis agar tidak terulang kembali. Salah satu cara yang akan kita lakukan adalah pembangunan tanggul di sepanjang sempadan sungai,” ungkap Dedi.
Dalam rapat tersebut, turut hadir beberapa kepala daerah, seperti Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Kolaborasi antar-pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam merealisasikan program ini.
Pemerintah menargetkan adanya sinergi dalam penetapan lokasi dan pembiayaan proyek ini. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, dan pembuatan bendungan akan menjadi bagian dari upaya menanggulangi banjir.
“Langkah pertama adalah penetapan lokasi pembangunan tanggul yang harus segera dilakukan. Selanjutnya, pembiayaan akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” jelas Nusron.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan proses ini agar proyek bisa mula i dikerjakan pada pertengahan tahun 2025. Targetnya, penetapan lokasi rampung pada April, pengadaan tanah selesai pada Mei, dan konstruksi dimulai pada Juni 2025.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa pihaknya akan berfokus pada rehabilitasi Kali Bekasi serta situ-situ di wilayah Rawalumbu dan sekitarnya. Ia menekankan pentingnya pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan proyek ini berjalan dengan optimal.
“Kami akan memastikan bahwa pekerjaan ini dilakukan secara terstruktur. Mana yang menjadi tugas pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Bekasi harus jelas agar penanganan banjir ini efektif,” ujar Tri.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani permasalahan banjir dan menertibkan kawasan sempadan sungai di Jawa Barat.(PR/04)
