SUDUTPANDANG.ID – Gubernur California Gavin Newsom akan mengenakan pajak hingga 100 persen terhadap dana kompensasi yang diterima warganya dari skema pembayaran terkait kasus politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pernyataannya, Newsom menyebut dana senilai hampir 1,8 miliar dollar AS tersebut sebagai “dana gelap” yang dinilai bermasalah secara moral maupun politik.
“Salah satu langkah yang sedang kami pertimbangkan adalah mengenakan pajak 100 persen bagi siapa pun di California yang menerima dana tersebut,” ujar Newsom seperti dikutip Reuters, Kamis (28/5/2026).
Namun, Newsom belum menjelaskan secara rinci kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan ataupun mekanisme pelaksanaannya.
Dana sebesar 1,776 miliar dollar AS itu sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari penyelesaian hukum Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS) terkait kebocoran laporan pajaknya ke media.
Belakangan, dana tersebut disebut akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang mengaku menjadi korban “persenjataan politik” pemerintah sebelumnya.
Sebagian penerima dana diketahui berasal dari kelompok terdakwa kasus kerusuhan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 yang telah memperoleh pengampunan dari Trump.
Trump sebelumnya memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Sejumlah pihak kemudian mulai mengajukan klaim atas biaya hukum, hukuman penjara, hingga kerugian bisnis yang mereka alami.
Rencana distribusi dana tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota Partai Demokrat maupun sebagian politikus Partai Republik.
Mereka mempertanyakan legalitas skema dana kompensasi tersebut, termasuk klausul yang disebut membatasi IRS untuk melakukan audit terhadap laporan pajak Trump dan keluarganya di masa mendatang.
Senator Partai Republik Thom Tillis menilai pemberian kompensasi kepada pihak yang pernah terlibat penyerangan Gedung Capitol sulit diterima secara hukum maupun etika.
“Apakah seseorang yang menyerang polisi, mengaku bersalah, lalu diampuni kini justru dibayar? Itu tidak masuk akal,” ujar Tillis.
Hingga kini, Gedung Putih maupun Departemen Kehakiman AS belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan pajak dari Pemerintah California tersebut.(red/reuters)
