JEDDAH-ARAB SAUDI, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengungkap dugaan penipuan senilai Rp1,4 miliar yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dengan modus pembayaran dam (denda) dan badal haji
“Transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak dalam taklimat media yang dikutip sudutpandang.id dari Kemenhaj, Kamis (11/6/2026).
Wamenhaj memberikan penjelasan itu saat melepas kepulangan jamaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6).
Dam haji adalah denda atau tebusan wajib berupa penyembelihan hewan ternak (kambing, sapi, atau unta) yang harus dibayar oleh jemaah saat menunaikan ibadah haji atau umrah. Kewajiban ini dikenakan karena melakukan pelanggaran aturan ihram, meninggalkan wajib haji, atau memilih jenis ibadah haji tertentu
Sedangkan badal haji adalah praktik menggantikan pelaksanaan ibadah haji untuk orang lain yang tidak mampu menunaikannya sendiri karena uzur syar’i (seperti sakit permanen tanpa harapan sembuh) atau telah wafat.
Wamenhaj juga menyampaikan informasi penting terkait penertiban KBIHU. Salah satunya terkait dugaan praktik penipuan dam dan badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat yang diungkap oleh Tim Pelindungan Jamaah PPIH bersama KJRI.
Menurut Wamenhaj, transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang, dengan tarif sekitar Rp10 juta per orang.
“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” katanya menegaskan.
Ia menjelaskan bahwa dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan “mukimin“, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap, bekerja, atau belajar di Arab Saudi.
Dahnil menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.
“Sudah banyak jamaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin dan sudah kita interogasi,” katanya.
Selain dugaan penipuan badal haji, Wamenhaj juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran dam.
Menurutnya, dam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi. Namun, dalam kasus tersebut, jamaah dikenakan tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.
“Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jamaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” katanya.
Praktik tersebut, kata dia, merugikan banyak jamaah. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari jamaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.
“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jamaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” katanya.
Ia menegaskan Kemenhaj kan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut.
Penertiban, kata dia, akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.
“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Arab Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” katanya menegaskan.
Pemerintah, kata dia, akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Menurutnya, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.
“Tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” katanya.
Wamenhaj juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis.
Menurutnya, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jamaah.
“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jamaah. Jangan jadikan jamaah sebagai komoditas,” katanyaj.
Wamenhaj menyayangkan dugaan penipuan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.
“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktik penipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran dam.
Pihaknya mengimbau jamaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.
Kemenhaj juga memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar seluruh jamaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Saat melepas kepulangan itu, Wamenhaj menyampaikan doa dan pesan agar jamaah kembali ke Tanah Air dengan membawa oleh-oleh terbaik dari Tanah Suci, yaitu haji yang mabrur.
“Saya berharap jamaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jamaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” katanya.
Wamenhaj menyampaikan, sebelumnya sempat terjadi kendala teknis yang menyebabkan jamaah harus menunggu beberapa jam. Namun, ia memastikan persoalan tersebut telah ditangani, termasuk terkait koper jamaah yang telah sampai kepada pemiliknya.
“Selama jamaah patuh kepada arahan petugas, prosesnya berjalan sangat tertib, mulai dari Arafah hingga fase pemulangan ini. Namun, semua tetap harus dikondisikan dengan baik,”katanya.
“Saat ini, jamaah gelombang kedua sudah mulai bergerak ke Madinah, sehingga stamina mereka harus benar-benar dijaga. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” demikian Dahnil Anzar Simanjuntak. (Red/02)
