CIAMIS, SUDUTPANDANG.ID – Masyarakat Adat Kampung Kuta di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, berharap Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkunjung langsung ke kampung mereka. Harapan kedatangan Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu disampaikan seiring berbagai persoalan yang masih dihadapi warga, mulai dari keterbatasan air bersih saat musim kemarau hingga kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai menghambat aktivitas masyarakat.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn.) H. Dr. Anton Charliyan atau yang akrab disapa Abah Anton Charli, melakukan kunjungan silaturahmi ke Masyarakat Kampung Adat Kuta, Kamis (18/6/2026).
Kedatangan Abah Anton bersama sejumlah pengurus Majelis Adat Sunda disambut Tetua Adat Kampung Kuta Ki Warja, Wakil Tetua Adat Abah Udin, Sekretaris Adat Firman, serta Ketua DKM Abah Didi.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat Kampung Kuta memaparkan sejarah, kondisi sosial masyarakat, hingga berbagai kebutuhan yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah.
Disampaikan bahwa Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kawasan pelestarian budaya Sunda yang masih mempertahankan tradisi leluhur secara turun-temurun. Berada di wilayah paling timur Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kampung ini dihuni sekitar 97 kepala keluarga dengan luas wilayah mencapai 185 hektare.
Dari total luas tersebut, sekitar 31 hektare merupakan kawasan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat. Sementara sebagian lahan lainnya dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan seperti aren, kopi, dan kelapa.
Menurut para sesepuh adat, nama Kuta diyakini berasal dari kata “mahkota” dan memiliki keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Galuh pada masa pemerintahan Prabu Ajar Sukaresi sekitar abad ke-10.
Air Bersih
Meski memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang potensial, warga mengaku masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait ketersediaan air bersih. Saat musim kemarau tiba, pasokan air menjadi terbatas sehingga berdampak pada kebutuhan rumah tangga maupun sektor pertanian.
“Ketika musim kemarau, warga tidak hanya kesulitan mengelola lahan pertanian, tetapi juga mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak,” kata Abah Anton usai berdialog dengan warga.
Keterbatasan air juga berdampak pada produktivitas pertanian masyarakat. Padahal, warga Kampung Adat Kuta dikenal sebagai penghasil gula aren dan gula semut yang diproduksi secara tradisional.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan. Jalur menuju Kampung Adat Kuta melalui arah Ketapang-Banjar dinilai relatif baik, namun sebagian ruas jalan dari jalur Kawali masih mengalami kerusakan. Di dalam kawasan kampung adat sendiri, sekitar 1.300 meter jalan lingkungan juga dilaporkan memerlukan perbaikan.
Kampung Sarebu Pamali
Kampung Adat Kuta dikenal sebagai “Kampung Sarebu Pamali” karena masyarakatnya masih memegang teguh berbagai aturan adat. Di antaranya larangan membangun rumah berbahan semen, larangan mengenakan pakaian hitam saat memasuki hutan larangan, serta sejumlah ketentuan adat lain yang diwariskan secara turun-temurun.
Masyarakat juga rutin melaksanakan berbagai upacara adat setiap tahun, seperti Hajat Suguhan, Hajat Bumi, dan Hajat Babarit sebagai bagian dari tradisi yang terus dijaga.
Dalam dialog bersama tokoh adat dan warga, sedikitnya terdapat lima persoalan utama yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah. Selain kebutuhan sarana pengairan dan perbaikan jalan, masyarakat juga mengusulkan legalitas tanah ulayat, pembangunan fasilitas pendukung adat seperti Bale Ageung dan lumbung padi (leuit), serta program penghijauan melalui penanaman pohon keras dan tanaman produktif bernilai ekonomi.
Abah Anton mengatakan, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap Kampung Adat Kuta yang selama ini berperan menjaga warisan budaya Sunda.
Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat mengaku belum pernah menerima kunjungan gubernur ke Kampung Adat Kuta. Mereka berharap KDM dapat datang dan melihat langsung berbagai potensi sekaligus persoalan yang dihadapi masyarakat adat.
“Kunjungan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah, tetapi juga membuka peluang percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan budaya yang telah dijaga selama ratusan tahun,” harap Abah Anton.(red)
