KAUR-BENGKULU, SUDUTPANDANG.ID – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kaur menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, serta belum optimalnya kontribusi sektor tambak udang terhadap penerimaan daerah.
Berbagai catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kaur Janudardi didampingi Wakil Ketua II DPRD Mardianto. Hadir pula Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD menunjuk Rio Chandra dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksi.
Mengawali penyampaiannya, Rio mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2025.
“Semoga pencapaian ini benar adanya sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertahankan secara terus-menerus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur serta menjadi pemacu semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaur dan birokrasi yang bersih serta transparan,” ujar Rio.
Tambak Udang Jadi Sorotan
Di balik apresiasi tersebut, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah belum optimalnya kontribusi sektor tambak udang terhadap PAD, meski aktivitas usaha di sektor itu terus berkembang.
Selain aspek penerimaan daerah, DPRD juga meminta pemerintah memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan tambak udang.
“Kami mengharapkan ketegasan dan langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam mengoptimalkan PAD dari sektor tambak udang. Kami juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait persoalan tersebut,” kata Rio.
Fraksi-fraksi juga menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025. Menurut mereka, tingginya SiLPA menunjukkan pemanfaatan anggaran pembangunan belum optimal sehingga berpotensi menghambat peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah meningkatkan pemerataan pembangunan, meninjau kembali objek retribusi daerah, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, serta menyusun perencanaan yang lebih tepat agar SiLPA dapat ditekan pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, DPRD mendorong peningkatan pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap pengusaha tambak udang agar sektor tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Usulan Infrastruktur
Fraksi-fraksi juga mengusulkan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Tuba di wilayah Bintuhan yang dinilai mengalami penyempitan akibat enceng gondok dan kangkung sehingga kerap memicu banjir di Desa Air Dingin, Pasar Lama, dan Bandar Jaya.
Selain itu, DPRD meminta peningkatan kualitas jalan melalui pengaspalan hotmix di kawasan Padang Kelili, Desa Sinar Pagi, sepanjang sekitar 600 meter karena kondisinya rusak dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
DPRD juga menyoroti capaian PAD Tahun Anggaran 2025 yang belum memenuhi target. Dari target lebih dari Rp 59 miliar, realisasi PAD tercatat lebih dari Rp 19 miliar atau sekitar 33,43 persen. Meski demikian, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp 17 miliar.
Pemkab Bentuk Satgas PAD
Menanggapi pandangan DPRD, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan PAD sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pausi bersama dirinya. Salah satu sektor yang menjadi fokus ialah tambak udang karena dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pausi bersama saya, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor tambak udang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dioptimalkan,” kata Abdul Hamid.
Ia menjelaskan, Pemkab Kaur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“Satgas PAD saat ini terus bekerja mengidentifikasi, mengkaji, dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah agar dapat dioptimalkan. Harapannya, peningkatan PAD nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur,” ujarnya.
Abdul Hamid memastikan seluruh masukan DPRD akan disampaikan kepada Bupati Kaur sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan memberikan jawaban resmi terhadap seluruh pandangan umum fraksi pada rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.(LS/01)
