JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT Angkasa Pura Indonesia mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara, Bandung, sebagai bagian dari rencana reaktivasi layanan penerbangan di bandara tersebut.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan, kajian operasional dan safety assessment telah rampung dilakukan.
Dengan selesainya tahapan tersebut, pemenuhan kesiapan operasional kini menjadi tanggung jawab operator bandara, yakni PT Angkasa Pura Indonesia.
“Kami mendorong PT Angkasa Pura Indonesia untuk segera menindaklanjuti pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional,” ujar Lukman dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Lukman, pemerintah telah menyiapkan dua skenario reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
Pada skenario pertama, bandara ditargetkan mulai melayani penerbangan pesawat jet pada 17 Agustus 2026 dengan operasi terbatas. Adapun skenario kedua menargetkan operasional penuh mulai 17 September 2026.
Ia menegaskan, seluruh tahapan reaktivasi harus tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, serta kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil.
Dalam skenario awal, Bandara Husein Sastranegara direncanakan melayani penerbangan pesawat jet dengan kapasitas operasional minimal, termasuk penerbangan bisnis dan penerbangan charter yang didukung infrastruktur dasar.
Sementara pada tahap operasional penuh, bandara ditargetkan dapat melayani pesawat berbadan sedang seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320.
Operasional penerbangan akan diatur melalui sistem slot management guna menjaga kapasitas bandara tetap aman dan tertib.
Untuk mendukung target tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia diminta mempercepat penyelesaian sejumlah pekerjaan pada sisi udara (airside) maupun sisi darat (landside).
Beberapa pekerjaan yang diprioritaskan meliputi perbaikan landas pacu (runway) dan taxiway, rekonstruksi apron, perbaikan atap terminal, waterproofing, serta penyempurnaan berbagai fasilitas pelayanan penumpang.
Selain infrastruktur, Kemenhub juga meminta pemenuhan standar keselamatan melalui peningkatan layanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) hingga Kategori 7.
Pemenuhan kebutuhan tersebut direncanakan dilakukan melalui mobilisasi kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fightingb (ARFF) dari Bandara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji, disertai penambahan personel PKP-PK.
Lukman menambahkan, kebutuhan peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat dipenuhi melalui optimalisasi aset yang telah tersedia sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien tanpa pengadaan baru.
Kemenhub, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura Indonesia, TNI Angkatan Udara melalui Lanud Husein Sastranegara, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan mengingat Bandara Husein Sastranegara merupakan bandara yang dioperasikan bersama antara otoritas sipil dan TNI AU.
“Kami berharap melalui koordinasi yang intensif dan komitmen seluruh pihak, Bandara Husein Sastranegara dapat kembali beroperasi sesuai target pada masing-masing skenario dengan tetap menjamin keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil,” harap Lukman.
Sebagai informasi, Bandara Husein Sastranegara memiliki landas pacu sepanjang 2.220 meter dengan lebar 45 meter.
Selama ini beroperasi sebagai bandara yang digunakan bersama untuk kepentingan penerbangan sipil dan militer.(red)
