JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih perlu diperbaiki, terutama dalam membangun empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan dalam diskusi kebangsaan yang digelar FWK di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (2/7/2026), Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, komunikasi publik pemerintah seharusnya tidak hanya berisi penjelasan mengenai kebijakan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
“Komunikasi publik perlu empati. Pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap yang terkesan tidak berempati atau defensif hanya akan memperkuat persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Raja Pane.
Dalam diskusi itu, anggota FWK juga menyoroti pesan Presiden Prabowo saat peringatan Hari Bhayangkara, Selasa (1/7/2026). Presiden meminta Polri selalu merasakan penderitaan rakyat serta menjaga kepercayaan publik.
FWK menilai, dua pesan tersebut juga relevan dalam praktik komunikasi publik pemerintah.
Pada kesempatan itu, Hendry Ch Bangun menyampaikan, komunikasi yang disampaikan dengan empati akan membantu masyarakat memahami bahwa pemerintah hadir di tengah berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Di tengah tekanan ekonomi akibat dinamika global dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dinilai perlu menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang menenangkan sekaligus memberikan harapan,” kata Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 itu.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kondisi tersebut membuat sebagian keluarga harus melakukan berbagai cara untuk menekan pengeluaran rumah tangga,” ujar
Senada dengan itu, M Nasir menilai pejabat negara juga perlu memiliki sense of crisis agar mampu merespons persoalan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Selain komunikasi yang berempati, pejabat negara harus memiliki sense of crisis agar kesulitan masyarakat tidak semakin menumpuk dan berkepanjangan,” katanya.
Terkait komunikasi publik, pemerintah dinilai masih menghadapi tantangan dalam membangun empati dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Menurut peserta diskusi, kondisi itu terlihat dari beragam respons negatif warganet terhadap sejumlah pernyataan pejabat di media sosial.
Sejumlah kebijakan, seperti penyesuaian harga Pertamax, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, serta penjelasan mengenai program Koperasi Merah Putih, disebut sebagai contoh yang memerlukan komunikasi publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata menambahkan, berbagai agenda transformasi ekonomi pemerintah perlu disampaikan melalui komunikasi yang mudah dipahami publik.
“Persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan data dan angka, tetapi juga narasi yang mampu menjelaskan arah kebijakan pemerintah sekaligus membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan,” katanya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Sekretaris FWK Budi Nugraha, serta sejumlah pendiri FWK dan pemimpin redaksi media massa, di antaranya M Nasir, Dadang Rachmat, Umi Sjarifah, Rudy Sitompul dan Herwan Pebriansyah.(red)
