JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah orientasi dan investasi pembangunan di Ibu Kota kepada pengurangan pemanfaatan kendaraan pribadi. Tujuannya untuk menekan kemacetan dan emisi karbon.
“Kami telah mereformasi manajemen perkotaan menjadi pembangunan berorientasi transit (TOD) yang menekankan penggunaan transportasi umum secara besar-besaran,” katanya pada forum Urban 20 di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Dia menyoroti selama beberapa tahun terakhir pembangunan di Jakarta selalu berbasis kendaraan pribadi yang menjadi salah satu akar masalah di Ibu Kota.
“Selama beberapa dekade, manajemen perkotaan Jakarta terbiasa fokus pada pembangunan berorientasi kendaraan pribadi. Sehingga dampaknya adalah penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan,” ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendorong peran sektor swasta yang penting dalam menghasilkan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan.
Dalam seminar acara pendukung forum Urban 20 itu, Anies menambahkan selain transportasi publik, pihaknya juga memilih pembangunan permukiman vertikal dan terintegrasi.
Saat ini, kata dia, Jakarta sedang melakukan pengembangan layanan dasar secara masif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Bahkan, pendekatan baru untuk mengatasi masalah dan mengubahnya menjadi kenyataan sedang dijalankan.
“Program utama pembangunan perkotaan di Jakarta saat ini, seperti JakLingko, JakHabitat, program mitigasi banjir, air bersih dan program jaminan sosial yang ekstensif telah kami upayakan,” terangnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota hingga 2020, mencapai 20,2 juta unit dan dari jumlah itu hampir 80 persennya adalah sepeda motor sebanyak 16,1 juta unit.
Sisanya adalah mobil penumpang mencapai 3,36 juta unit dan truk 680 ribu unit.
Anies menjadi salah satu pembicara dalam sesi acara pendukung Urban 20 bertajuk “Kota Sejahtera dan Berkelanjutan: Berinvestasi pada Transformasi Kota”.
Agenda pendukung itu diadakan Pemprov DKI bersama Bank Dunia dan didukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.(red)
