Pangkas Investasi Bodong, Pengamat Bicara Pentingnya Literasi Keuangan

Foto : Ilustrasi

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Cara efektif pangkas kasus investasi bodong yang semakin banyak memakan korban di Indonesia dengan meningkatkan literasi keuangan.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Etikah Karyani Suwondo mengatakan, saat ini peran literasi keuangan sangat penting guna memangkas kasus investasi bodong yang semakin banyak memakan korban di Indonesia.

Kemenkumham Bali

“Masyarakat biasanya terjerat investasi bodong karena ada iming-iming, sifat greedy, dan merasa mampu mengelola risiko,” kata Etikah saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Etikah menilai, banyaknya masyarakat yang terjerat investasi bodong menandakan adanya inklusi keuangan yang tinggi, namun literasi keuangan belum begitu baik sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Masyarakat pun perlu waspada dengan tawaran bunga yang tinggi, karena semakin tinggi bunga yang ditawarkan, maka risikonya pun semakin besar.

BACA JUGA  Sudah Sesuai KUHAP, Ahli Pidana Minta Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Tersangka Robot Trading Net 89

Untuk itu, masyarakat harus jeli dalam memilih investasi. Terutama dalam memperhatikan logo dari regulator jasa keuangan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasalnya, banyak Lembaga Keuangan (LK) yang menggunakan logo dan mengatasanamakan LPS, padahal LK tersebut merupakan non bank, sehingga jika terjadi masalah maka dana simpanan tidak mendapat jaminan dari LPS.

Lebih lanjut, Etikah menjelaskan, biasanya LK tersebut memberikan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan janji tanpa risiko.

Hal itu sering terjadi di masyarakat terutama pada konsumen yang cenderung memiliki sifat greedy. Lalu, ada juga penyedia investasi yang tidak kredibel.

Oleh karena itu, pastikan bahwa perusahaan investasi telah terdaftar atau mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA  Publik Figur Sebagai Pelaku dan Korban Investasi Bodong

“Penyedia investasi ilegal biasanya juga tidak memberikan informasi yang jelas atau menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis,” jelasnya. (Ant/05)

Tinggalkan Balasan