JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID –Baru-baru ini Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang membahas tentang masa kejayaan PDIP bisa berakhir dikarenakan partai berlambang moncong putih itu telah berkuasa selama 10 tahun.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta bersuara. Sebagai anggota DPR RI yang menjadi mitra kerja kementerian yang dipimpin Bahlil, Parta menilai pernyataan itu menyiratkan adanya keangkuhan dan kesombongan yang berlebihan.
“Sebagai pembantu presiden. Tidak pantas seorang menteri mencampuri urusan partai orang lain. Mestinya dia fokus saja dengan tugas pokok dan fungsi dia sebagai menteri Investasi/BKPM,” kata Parta kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).
Parta juga menyinggung kinerja dan prestasi Kementerian Investasi/BKPM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadia. prestasi dan kinerja Bahlil Lahadia terkait investasi cenderung biasa-biasa saja.
“Dia sesumbar tahun 2023 ini target investasi Rp1.400 triliun bisa tercapai, realisasinya dari awal tahun hingga September 2023 ini buktinya target tersebut hanya angan-angan belaka hingga tahun 2023 ini mau berakhir, realisasi investasi hanya mencapai Rp1.053,1 triliun. Keberhasilan Menteri satu ini cuma satu yaitu pandai bersilat lidah,” sindir Parta.
Parta memandang, minimnya nilai investasi yang masuk ke dalam negeri karena menterinya hanya sibuk memikirkan investasi politik pragmatis.
“Menteri ini cuma sibuk membangun citra dirinya alias menjilat agar diapresiasi Presiden. Menteri ini banyak bacot dan manuver yang tidak ada relevansinya dengan bidang tugas kementerian yang dia pimpin,” ujar Parta.
Ditegaskan Parta, sikap Bahlil Lahadia yang terlalu sibuk mencampuri urusan partai lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi dia sebagai menteri investasi.
“Pernyataan Bahlil yang menyebut akhir kekuasaan PDIP sudah dekat, menunjukkan menteri ini bukan saja tidak becus bekerja tapi juga terlalu tendensius, menunjukkan keangkuhan yang bersangkutan dan meremehkan pihak lain,” tegasnya.
Parta menegaskan, PDI Perjuangan adalah partai yang lahir dari perjuangan, yang paling konsisten memberikan pembelaan terhadap rakyat.
“PDIP adalah partai yang paling konsisten menjaga keberagaman. Omongan Bahlil tanggal 14 Februari soal nasib partai kami akan terbantahkan, catat itu! hal ini sudah ditunjukan dengan berbagai data survey juga yang menyatakan bahwa partai kami tetap leading,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan bahwa tidak ada partai politik yang bisa berkuasa selama lebih dari 10 tahun sejak Indonesia memasuki masa reformasi. Baik itu Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat dua periode atau 10 tahun.
Diketahui kala itu, lanjut Bahlil, kepemimpinan SBY juga digantikan oleh Jokowi dan PDIP menjadi partai penguasa selama dua periode.
“PDIP berkuasa sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati, ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi,” kata Bahlil dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai Mahasiswa Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
Menurutnya, pasca reformasi 1998, Partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu berganti, dari PDIP, Golkar, lalu Demokrat.
Demokrasi pun membuat jabatan kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden bisa diisi secara bergantian.
“Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi. Kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa,” kata Menteri Bahlil.
Melalui pengalaman itu, Bahlil mengingatkan, bisa saja kekuasaan PDIP berakhir karena telah berkuasa selama 10 tahun.
“Sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun? Wallahu Alam,” ungkap Bahlil.(PR/04)
