Hemmen

Darmadi Durianto Minta Menteri Bahlil Tak Ikut Campur Urusan Internal PDIP

Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto
Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP, Prof. Asc. Dr. Darmadi Durianto. (Foto: istimewa)

JAKARTA, SUDUT PANDANG.ID – Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Darmadi Durianto meminta Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia tak ikut campur urusan internal partainya.

Darmadi Durianto mengaku geram dengan pernyataan Bahlil yang menyebut kekuasaan partainya akan segera berakhir.

Idul Fitri Kanwil Kemenkumham Bali

Menurut Darmadi, menteri bahlil sangat tidak pantas melontarkan pernyataan tersebut dan sudah terlalu jauh mencampuri urusan partai.

“Sejak kapan seorang menteri bicara politik partai orang lain. Jelas ini ngawur dan tidak pada tempatnya. Bahlil ketimbang banyak ngomong sebaiknya fokus saja urus target investasi yang tak kunjung tercapai hingga akhir tahun ini,” kata Darmadi, Kamis (28/12/2023).

Darmadi melanjutkan, berdasarkan catatannya, target investasi yang dipatok pemerintah sebesar Rp1.400 triliun juga tak kunjung tercapai.

“Realisasinya nihil. Target investasi yang dikehendaki Presiden Jokowi tak mampu dicapai Bahlil. Bahlil ini terlalu sibuk cawe-cawe politik ketimbang tuntaskan target investasi,” sebut legislator Dapil DKI Jakarta 3 itu

Selain itu, Darmadi menambahkan, progres para pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) angkanya masih sangat rendah.

BACA JUGA  Viral, Wajah Aurel Hermansyah Muncul di Baliho, Siap Nyaleg?

“Ini kerjaan Bahlil untuk genjot NIB tapi dia gak lakukan itu. Berdasarkan data, dari 65 juta pelaku UMKM yang ada hanya 3 persen saja yang memiliki NIB. Itu artinya Bahlil tidak memiliki upaya serius mendorong pertumbuhan ekonomi. Ngawur dia itu gembar gembor nilai investasi Rp1400 triliun bisa tercapai, buktinya pertumbuhan ekonomi stagnan hanya di angka 5 persen. Kalau tercapai seharusnya pertumbuhan ekonomi naik dong,” sindirnya.

Tak hanya itu, kata dia lagi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia terbilang masih tinggi, yakni sebesar 7,6 pada tahun 2022.

“Skor ini menunjukkan bahwa ada yang keliru utamanya soal biaya investasi yang terlalu tinggi. Bagaimana investasi mau masuk kalau hal-hal semacam ini tidak mampu dibereskan. Bahlil jangan banyak umbar retorika yang tak ada kaitannya dengan tupoksi dia,” tandasnya.

Darmadi mengingatkan, PDIP adalah partai yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa dan negara ini.

“Suka duka sudah kami alami dalam mengawal perjalanan bangsa dan negara ini. Mulai ditindas orba hingga dikhianati saat ini. Bagi kami ucapan Bahlil tak lebih sebagai upaya dia menutupi kegagalannya dalam mencapai target investasi dan mencari perhatian agar jabatannya tak dicopot presiden. Dia mengalihkan ketidakbecusannya mengurus investasi dengan menyerang partai orang lain,” sindirnya.

BACA JUGA  Muara Karta: Bongkar Praktek Mafia PAW di KPU

Bahlil

Sebelumnya, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa tidak ada partai politik yang bisa berkuasa selama lebih dari 10 tahun sejak Indonesia memasuki masa reformasi. Baik itu di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat dua periode atau 10 tahun.

Kala itu, lanjut Bahlil, kepemimpinan SBY juga digantikan oleh Jokowi dan PDIP menjadi partai penguasa selama dua periode.

“PDIP berkuasa sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati, ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi,” kata Bahlil dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai Mahasiswa Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, pascareformasi 1998, Partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu berganti, dari PDIP, Golkar, lalu Demokrat.

BACA JUGA  Sekjen Gerindra: Jangan Takabur dan Jemawa Atas Hasil Survei

Demokrasi pun membuat jabatan kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden bisa diisi secara bergantian.

“Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi. Kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa,” kata Menteri Bahlil.

Melalui pengalaman itu, Bahlil mengingatkan, bisa saja kekuasaan PDIP berakhir karena telah berkuasa selama 10 tahun.

“Sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun? Wallahualam,” ungkap Bahlil.(PR/01)

Barron Ichsan Perwakum