“Kalau di rumah terus siapa yang kasih makan?, selama mereka taat prokes saya rasa tidak masalah. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan PPKM itu pelan-pelan kami mati.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Lembaga Aspirasi Nasional dan Analisis Strategis (Landas) Indonesiaku, Kaspudin Nor memaparkan sejumlah solusi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini semakin mengganas. Praktisi hukum senior ini menyebut pemerintah sudah bingung menangani wabah tersebut. Meski telah berbagai cara banyak ditempuh, tapi persoalan covid-19 belum bisa diatasi, bahkan saat ini semakin mengkhawatirkan. Sehingga langkah yang diambil pemerintah terus berubah.
“Namun itu semua belum menjadi jaminan covid-19 akan hilang, hal tersebut juga bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-negara di dunia. Saat ini Presiden Jokowi mengajak dunia untuk membangkitkan solidaritas persoalan covid-19. Ini sudah tepat, seperti yang sudah pernah saya sampaikan jauh saat covid-19 masih baru muncul di Wuhan, China melaui media dan juga senada pendapat tersebut dengan Sekjen WHO yaitu bersatu melawan covid-19,” ujar Kaspudin, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Menurut Kaspudin, selain bersatu dalam menghadapi covid-19, para pemimpin negara harus berpikir cermat serta bertindak cepat dan tepat menggerakkan organ negaranya melalui pembantu- pembantunya berserta jajarannya. Bersinergi dan terintegrasi dalam menangani covid-19 dengan memahami dampak risiko dalam satu kebijakan yang diambil.
“Saya telah memprediksi sebelumnya, bahwa persoalan covid-19 adalah persoalan yang bukan hanya menjadi persoalan manusia, dalam hal kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang berdampak dalam persoalan kebutuhan hak azasi manusia pada persoalan ekonomi, pendidikan, keamanan, sosial, keagamaan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) periode 2011 – 2015 ini.
Oleh karena itu, lanjutnya, persoalan covid-19 ini harus tuntas atau setidak tidaknya ada suatu jaminan dan kepastian kapan akan berakhir. Tentu solusinya, kata Kaspudin, para pemimpin negara maupun pemerintahan mampu melakukan langkah-langkah strategis melalui kajian-kajian dan analisis secara sistimatis.
“Dapat menjawab secara ilmiah apa itu covid-19, dan bagaimana langkah yang tepat penanganannya dan kemudian mendorong para ahli obat dan ahli kesehatan untuk mendapatkan obat dan cara pengobatannya,” tandas Mahasiswa Program Doktor ilmu Managemen Pemerintahan ini.
Ia mengatakan, pemerintah juga tidak lupa dalam menunggu proses ke arah tersebut mesti mampu dan tepat mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap dampak kebijakannya terkait wabah covid-19 yang berkepanjangan. Terutama dampak ekonomi yang mendesak terhadap kebutuhan masyarakat mengenai jaminan kebutuhan pangan dan kesehatan.
“Hal ini bisa dilakukan dengan tepat sasaran dan pengawasan melekat yang kuat, satu contoh kecil menurut misalnya pemerintah seharusnya jangan hanya menggratiskan vaksinasi saja, karena itu belum cukup, tapi juga Swab Antigen, Genose hingga PCR. Sehingga dapat dengan tepat dan cepat diketahui bahwa orang yang terpapar virus corona mana yang tidak,” tuturnya.
“Sehingga secara otomatis orang akan bisa mempetakan diri dan keberadaannya untuk tidak mau berkerumun dengan orang yang terkena covid-19. Jadi tidak perlu sebetulnya cara sistim sekat mensekat seperti kebijakan pemerintah melalui PPKM Darurat. Karena kebijakan tersebut hanya kebijakan yang memukul rata orang untuk tidak beraktifitas keluar rumah maupun berpergian ke luar kota,” sambung Akademisi yang sering tampil menjadi narasumber berbagai seminar nasional.
Hal ini, sambungnya, sangat berdampak menghambatnya kegiatan aktifitas ekonomi baik terhadap kebutuhan masyarakat secara individu maupun masyarakat secara luas yang akibatnya pergerakan ekonomi semakin terpuruk.
“Menjadi beban negara dan tentu akan menimbulkan persoalan baru yang terus berkepanjangan dengan demikian, bagaimana permasalahan covid-19 dapat diselesaikan dengan cepat,” kata Kaspudin.
Swab Gratis
Ia berharap pemerintah harus cerdas, cepat dan bertindak tepat. Jangan berpikir satu langkah dalam penanganan Covid-19. Persoalan pandemi adalah persoalan yang darurat untuk menyelamatkan rakyatnya.
“Contoh kecil dalam masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya swab hingga PCR untuk memastikan seseorang itu terpapar virus corona atau tidak, sehingga ketika ada orang yang mulai batuk-batuk meriang sesak nafas ketika disuruh melakukan test swab tidak mau, karena tidak punya uang dan berpikir daripada test swab mending uangnya buat makan dan beli vitamin daripada harus swab,” ungkapnya.
“Akhirnya tidak ada uang untuk membeli vitamin dan makan. Hal ini yang justri mengakibatnya orang terpapar covid 19, bahkan stres. Sehingga akhirnya berkumpul dengan orang yang tidak kena covid-19 dan tertular. Ini contoh kecil pemerintah perlu berpikir cerdas dari persoalan kecil seperti ini. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah sederhana dan tepat,” tambah pria bersahaja yang aktif di berbagai kegiatan masyarakat sebagai pembina dan penasehat ini.
Kaspudin kembali mengungkapkan, saat ini banyak yang menjerit soal ekonomi jika cara-cara penanganan penyebaran Covid-19 masih begini terus. Mengingat anggaran penanganan Covid-19 ini sangat besar sekali, belum lagi dugaan-dugaan kepentingan bisnis dan ajang politisisasi.
“Untuk makan saja masih bingung, apalagi untuk swab hingga PCR yang harganya mahal, mirisnya kok jadi ajang bisnis?. Belum lagi penimbunan obat, oksigen dan lain-lain,” sambung Advokat senior yang pernah mendampingi Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas dalam kasus 27 Juli 1996.
Tanda Khusus
Kaspudin menjelaskan, jika swab dan PCR telah digratiskan kemudian memberikan tanda khusus kepada mereka dinyatakan negatif. Bagi mereka yang berkeliaran di luar rumah bila perlu pemerintah melakukan operasi yustisi dan bagi yang kedapatan yang belum swab dilakukan swab gratis.
“Jika terbukti terpapar covid-19 dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan dan jaminan perawatan pemerintah, tapi jika tidak punya tempat isoman pemerintah menempatkannya pada rumah sakit atau tempat perawatan yang memadai,” terangnya.
“Bagi orang yang sudah diswab ada tanda khusus, misalnya gelang ke orang yang sudah diswab atau PCR gratis, saat pemeriksaan tinggal discan, kalau hanya surat itu kan banyak yang dipalsukan. Jadi kita bisa melihat yang positif dan tidak. Ada maps, bukan hanya menyatakan ini zona merah, kuning dan hijau,” tambah Kaspudin.
Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya pemerintah soal vaksinasi yang terus gencar dilakukan, namun itu saja belum cukup. Kemampuan negara dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang belum siap dan bahkan membuat terpuruknya perekonomian.
“Saat ini sedang diterapkan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli sampai 20 Juli, kemudian menyusul 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Pertanyaannya, apakah sudah siap menanggung biaya makan masyarakat yang harus berdiam di rumah?” tanyanya.
Perlu Makan
Kaspudin melihat mereka yang beraktivitas di luar rumah bukan membangkang peraturan, namun sedang berjuang mencari makan.
“Kalau di rumah terus siapa yang kasih makan?, selama mereka taat prokes saya rasa tidak masalah. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan PPKM itu pelan-pelan kami mati,” ungkapnya.
UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.
“Hewan ternak saja harus diberi makan, bagaimana manusia, itu perintah Undang-undang yang menyatakan. Jika bicara bansos, kita tahu lah masih banyak oknum yang bermain, penerima tidak tepat sasaran,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi tak hanya menghakimi. Peduli bersama-sama bergotong royong membantu sesama juga menjadi kunci meredam keadaan.
“Jangan hanya ditakuti-takuti tanpa ada solusi, di luar negeri terjamin meski pun lockdown. Nah, selain saling mengingatkan soal protokol kesehatan, kita juga bersama-sama membangun kepedulian khususnya bagi masyarakat terdampak perekonomian,” pungkas Kaspudin yang mengaku siap dengan dengan suka rela jika diminta pemikirannya untuk memberi solusi demi kepentingan kemanusiaan.(rkm)
