“Merawat kerukunan bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kesadaran untuk mengendalikan ego, menahan amarah, dan mengutamakan kepentingan bersama.”
Oleh Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
“Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.” Filosofi Jawa itu mengandung pesan sederhana namun sangat mendalam: kerukunan akan menghadirkan kesejahteraan, sedangkan pertikaian hanya melahirkan kehancuran. Nilai tersebut sesungguhnya merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.
Kerukunan bukan sekadar slogan atau basa-basi sosial. Ia adalah energi kebangsaan yang menjaga kebhinekaan tetap hidup. Dari lingkungan keluarga, semangat rukun tumbuh dalam kehidupan bertetangga melalui RT dan RW. Sayangnya, kini banyak orang memaknai RT dan RW hanya sebagai penanda alamat administratif, bukan lagi ruang membangun solidaritas dan kebersamaan.
Padahal, masyarakat Indonesia sejak dahulu dikenal memiliki budaya guyub. Tradisi saling menyapa, berdialog, dan mencari jalan tengah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, perlahan budaya itu memudar. Dialog berubah menjadi pertengkaran. Perbedaan pandangan mudah berkembang menjadi permusuhan. Bahkan, nada bicara dalam kehidupan sosial kini sering terdengar lebih keras daripada substansi yang dibicarakan.
Dalam banyak kasus, konflik sosial lahir dari perebutan sumber daya dan distribusi kepentingan. Ketika kepentingan mulai mendominasi, isu primordial kerap dimanfaatkan untuk membangun solidaritas kelompok secara instan. Identitas suku, agama, golongan, maupun komunitas dipakai sebagai alat legitimasi. Akibatnya, kerukunan dikorbankan demi ambisi kekuasaan dan dominasi.
Fenomena tersebut semakin berbahaya ketika budaya premanisme mulai dianggap wajar. Dukungan diberikan bukan karena nilai kebenaran, melainkan karena “kebagian jatah”. Keadilan akhirnya kalah oleh kekuatan. Ungkapan “asu gedhe menang kerahe” menjadi gambaran bagaimana suara paling keras dianggap paling benar. Akal sehat sering kali dikalahkan oleh tekanan massa dan kekuasaan kelompok.
Ironisnya, mayoritas orang baik justru memilih diam. Bukan karena kalah, melainkan karena enggan terlibat dalam konflik yang tidak sehat. Namun, diamnya orang baik dapat menjadi ancaman apabila ruang sosial terus dikuasai oleh kelompok yang gemar memaksakan kehendak.
Di tengah situasi itu, bangsa ini sebenarnya memiliki banyak pelajaran moral dari kisah-kisah pewayangan, salah satunya Mahabharata. Perang Bharatayudha bukan sekadar cerita perebutan tahta Hastinapura, tetapi gambaran tentang keserakahan manusia yang mengabaikan nilai kerukunan.
Duryudana menjadi simbol ambisi dan ketamakan yang tak terkendali. Sangkuni melambangkan kelicikan yang memanfaatkan kecerdasan demi dendam dan kekuasaan. Sementara Pandawa mengajarkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan keberanian menjaga kebenaran meski harus berkorban.
Tokoh Bisma bahkan menunjukkan makna keutamaan hidup yang sesungguhnya. Ia rela mengorbankan hak pribadinya demi menjaga stabilitas kerajaan. Dalam kehidupan modern, sikap seperti itulah yang semakin langka: mengalah demi kepentingan bersama, bukan menang demi kepentingan pribadi.
Kisah Mahabharata juga mengingatkan bahwa perang besar selalu diawali oleh hal-hal kecil yang dibiarkan tumbuh: iri hati, dendam, kesombongan, dan ketidakadilan. Ketika semua pihak merasa paling benar dan tidak lagi mau berdialog, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.
Karena itu, kerukunan harus kembali menjadi passion dalam kehidupan berbangsa. Negara membutuhkan aparatur yang melayani dan mengayomi, bukan justru ikut larut dalam perebutan kepentingan. Masyarakat membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan panggung saling menghina dan memprovokasi.
Pada akhirnya, merawat kerukunan bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kesadaran untuk mengendalikan ego, menahan amarah, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sebab, bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas konflik, melainkan bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Jika kerukunan terus diabaikan dan budaya “pokoke menang” semakin dipelihara, maka yang terjadi bukan lagi santosa, melainkan bubrah. Dan ketika peradaban mulai bubrah, semua pihak pada akhirnya akan merasakan akibatnya.
*Penulis merupakan Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian dan purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
