“Pemerintah perlu menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti janji Presiden Prabowo Subianto di DPR terkait pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pentingnya penguatan subsidi pangan di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (20/5/2026), menyusul pidato Presiden Prabowo di DPR terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional.
Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, hasil efisiensi anggaran dari pembenahan program tersebut sebaiknya dialokasikan kembali untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Presiden Prabowo perlu segera membenahi pelaksanaan program MBG karena ditemukan berbagai kebocoran anggaran. Hasil efisiensinya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Raja.
FWK menilai tekanan ekonomi global, termasuk krisis minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah.
Laporan anggota FWK di sejumlah wilayah menunjukkan kenaikan harga minyak goreng, tahu, tempe, telur, dan bawang putih dalam beberapa bulan terakhir.
Pada perdagangan Rabu (20/5/2026), nilai tukar rupiah tercatat berada di kisaran Rp 17.666 per dolar AS.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mengevaluasi pengelolaan anggaran program MBG yang pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp 355 triliun.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tersebut disebut telah mencapai Rp 75 triliun.
“Bapak Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan anggarannya,” ujar Purbaya.
Soroti Kebutuhan Pokok
Diskusi Kebangsaan FWK turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta wartawan senior anggota FWK.
Dalam diskusi itu, Hendry menilai pemerintah perlu mengidentifikasi komoditas kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor, termasuk kedelai sebagai bahan baku utama tahu dan tempe.
Menurut wartawan senior yang lama berkarier di Harian Kompas tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan sebagai shock absorber atau bantalan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah perlu menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat,” kata Hendry.
Berdasarkan data inflasi April 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,13 persen. Kenaikan harga tahu dan tempe disebut turut memberi kontribusi terhadap laju inflasi tersebut.
Di sisi lain, pelaku usaha kecil seperti perajin tahu dan tempe menghadapi kenaikan biaya produksi akibat mahalnya harga kedelai impor dan bahan kemasan.
FWK juga menyoroti kelangkaan minyak goreng merek Minyakita di sejumlah daerah. Kalaupun tersedia, harganya disebut melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.
Di sejumlah pasar di Pekanbaru, misalnya, harga Minyakita dilaporkan mencapai Rp 20.000 hingga Rp 22.000 per liter.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata meminta pemerintah mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia guna memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
Menurut Herry, pengawasan distribusi dan stabilitas harga menjadi penting untuk mencegah praktik spekulasi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Pemerintah harus memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan baik dan mengawasi potensi permainan harga oleh spekulan agar masyarakat tetap terlindungi,” ujar Herry.(red)
