Gubernur Ansar Minta Menteri KKP Tetapkan Enam Pelabuhan Perikanan di Kepri

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, saat audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi, di Jakarta, Jumat (6/1/2023) Dok.Diskominfo Kepri

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad melakukan audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi di Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Dalam audiensi ini, Gubernur Ansar meminta kepada Menteri KPP agar segera menetapkan usulan 6 enam Pelabuhan Perikanan di Kepri, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Kemenkumham Bali

Kunjungan Gubernur Ansar ke Kementerian KKP ini juga sebagai tindak lanjut dari suratnya yang pernah ia layangkan sebelumnya kepada Menteri KKP terkait permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri.

Keenam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri yakni Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.

Sebelumnya, berdasarkan keputusan Dirjen Perikanan Tangkap, telah diputuskan hanya tiga pelabuhan perikanan saja. Masing-masing Pelabuhan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam.

Dalam penjelasannya, kapal di atas 30 GT harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan tersebut. Kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh KKP.

“Kita kan mengetahui kondisi geografis Kepri. Sehingga jika pelabuhan yang ditetapkan hanya tiga, maka kasihan para nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhan itu berada. Ini kurang efektif, makanya kita usulkan penambahan pelabuhan perikanan di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Sehingga, lanjutnya, seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar muat perikanannya. Ini juga bagian dari upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan.

“Jika tetap dipaksakan dengan tiga pelabuhan, hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan diatas 30 GT. Kasiha kan kalau kapal dari Karimun harus membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan terdekat yaitu di Barelang Batam, hal ini jelas tidak efektif,” ujarnya

Gubernur mengaku mendukung KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara. Namun juga harus memikirkan cost yang terlalu jauh sehingga akan mempengaruhi harga ikan di Kepri.

Ia menyebut akan berdampak terjadi kenaikan harga ikan pada konsumen, karena biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal semakin tinggi. Selain itu juga akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi, terjadinya penumpukan kapal-kapal di atas 30 GT.

“Dan yang jelas berpotensi inflasi serta konflik antar ABK, serta para pekerja perikanan lainnya. Kita harus memikirkan itu semua. Makanya kita beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kondisi kita di sini,” katanya.

“Semoga saja apa yang kita sampaikan menjadi pertimbangan dan bisa disetujui,” harap Gubernur Ansar.

Peninjauan Lapangan

Atas usulan itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zainul, menyatakan menerima usulan Gubernur Ansar. Pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan.

“Pemerintah telah memfokuskan kepada dua program kerja direktoratnya di 2023. Kedua program tersebut adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU),” jelasnya.

Dalam audiensi, hadir mendampingi Gubernur Ansar, Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Kepala Dinas Perikanan Kepri, T.S Arif Fadillah.

Sementara Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini Hanafi didampingi Sekretaris Trian Yunanda, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah, dan Direktur Kepelabuhanan Perikanan Tri Aris Wibowo.(ian/01)

Tinggalkan Balasan