JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Gubernur Kalbar (Wagub) Ria Norsan, menghadiri Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021 di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Kamis (27/5).
Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Tema yang diambil dalam Forkasi Regional Tahun 2021 tahun ini yaitu “Revitalisasi Transmigrasi Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs )Desa”.
Tujuan kegiatan Forkasi adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2021 dan usulan program tahun 2022.
“Jadi hasil dari Forum Komunikasi Regioal II ini, yaitu menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah untuk program transmigrasi masih akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Guna menunjang pertumbuhan roda ekonomi masyarakat di desa, dan tadi juga di beberapa daerah telah melakukan MoU, guna menyukseskan program transmigrasi,” ungkap Wagub Kalbar, Ria Norsan, dalam keterangannya.
Forkasi ini diikuti oleh Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Perangkat Daerah yang membidangi ketransmigrasian. Narasumber yang mengisi kegiatan ini berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.
Acara dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides, dan kelompok masyarakat.
“Terima kasih atas kehadiran ibu/bapak semuanya,” tutur Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Menteri itu memaparkan, keberhasilan program transmigrasi antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.
Lebih jauh Gus Menteri menjelaskan, penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru.
Selain 52 Kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas kementerian.
“Kalau pun ada yang masuk transmigran ke daerah, itu bukan penambahan. Itu adalah untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Kata Gus Menteri, pemerintah saat ini memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas beberapa kegiatan strategis. Kemendes PDTT mendapatkan salah satu tanggung jawab dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di antaranya melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
“Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan. PSN Ketahanan Pangan tersebut saat ini diterapkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,” terangnya.
Masih menurutnya Gus Menteri, berkaitan dengan kondisi pandemi yang berdampak terhadap kondisi keuangan negara, maka harus dilakukan refocusing terhadap program-program pemerintah
“Termasuk program transmigrasi. Usulan-usulan program dalam Forkasi tentunya tidak semuanya bisa disetujui, kegiatan mandatory dan prioritas nasional yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022,” katanya.
Pihaknya menyebut implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan
“Sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas,” pungkasnya.(L4Y)
