Hemmen
Hukum  

KPK Sudah Jadwalkan Rafael Alun Klarifikasi Soal LHKPN

Ipi Maryati Kuding
Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding (Foto:istimewa

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan eks pejabat Ditjen Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT), telah menerima surat undangan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.

Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Ipi Maryati Kuding, mengatakan, KPK menjadwalkan RAT melakukan klarifikasi pada Rabu (1/3/2023) mendatang.

Kemenkumham Bali

“Belum ada konfirmasi (kehadiran), tapi memang surat undangan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan hari ini,” kata Ipi Maryati, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Menurut Ipi Maryati, klarifikasi tersebut rencananya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dan dipimpin langsung oleh Direktur LHKPN KPK Isnaini.

Secara garis besar, Ipi menjelaskan RAT akan diklarifikasi mengenai semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan dalam LHKPN.

Kemudian terkait laporan hasil analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK soal RAT, Ipi mengatakan hal tersebut telah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

“Terkait LHA PPATK yang pertama adalah kami pastikan bahwa semua informasi data yang disampaikan kepada KPK, baik dari instansi maupun dari masyarakat, kami pastikan ditindaklanjuti. Tapi apa bentuknya, tidak dapat saya sampaikan dan apa hasilnya juga tidak bisa saya sampaikan secara detail,” terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan, harta RAT yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.

Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.

“Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di announcement banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak match. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya match enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu,” kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2/2023) lalu.

Tinggalkan Balasan