JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah menunda pemberian dosis ketiga vaksin virus corona (Covid-19) atau booster yang dijadwalkan mulai dilaksanakan 12 Januari 2022 di sejumlah kabupaten/kota.
Koalisi yang terdiri dari 29 organisasi itu menyatakan masih banyak warga yang belum mendapat suntikan dosis pertama dan kedua di berbagai daerah. Lebih baik penyuntikan vaksin corona dilakukan secara merata dulu, lalu dilanjut pemberian dosis ketiga.
“Rencana ini justru akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan risiko kematian,” kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah dalam keterangan tertulis, Senin (10/1).
Firdaus membeberkan bahwa cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah, yakni 56,09 persen hingga Minggu kemarin (9/1).
Vaksinasi lansia dosis lengkap juga baru mencapai 43,53 persen. Selain itu, terhitung masih ada sekitar 6,8 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.
Jumlah itu pun belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel, dan lainnya. Pemerintah pusat sejauh ini belum menyediakan data cakupan vaksinasi kelompok masyarakat rentan.
“Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada masyarakat masih terjadi. Padahal, transmisi lokal Omicron sudah berlangsung,” kata dia.
Firdaus juga mendesak agar pemerintah memastikan perbaikan tata laksana infrastruktur pemberian vaksin dosis satu dan dua agar pemerataan dapat tercapai.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin secara merata dan proporsional di setiap daerah agar vaksin dapat mudah diakses oleh semua.
Sementara itu, Anggota Transparency International Indonesia Agus Sarwono mendorong agar program booster vaksin Covid-19 di Indonesia diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Skema vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli vaksin sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin,” kata Agus.
Menurut Agus, rencana pemerintah memberikan vaksin booster berbayar bagi mereka yang bukan peserta Penerima Bantuan Iuran akan menghambat capaian vaksinasi dan tujuan peningkatan kekebalan penduduk.
Padahal, konstitusi, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan, lanjutnya, telah memandatkan pemerintah untuk memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi yang setara.
Ia menyebut, vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerja sama bilateral antar negara dan kerja sama multilateral, serta pembelian langsung yang menggunakan dana APBN. Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak boleh memperjualbelikan vaksin Covid-19 di Indonesia.
“Nampaknya tidak elok dan tidak pantas. Warga miskin dibebankan lagi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga,” kata dia.
