JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diyakini menjadi pihak yang paling mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia. Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah mengatakan, hanya Prabowo yang menjabat sebagai ketua umum partai, dari kandidat capres lainnya.
Sebagai ketua umum partai, Prabowo dinilai memegang kendali penuh atas kebijakan politik partainya dan minim intervensi. “Kalau kita bicara penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya,” kata Andi kepada wartawan, Selasa (12/12).
Senada, politikus muda Partai Demokrar Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, penegakan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di DPR. Sebagai ketua umum parpol yang membawahi fraksi-fraksi di DPR, Osco menyebut Prabowo punya wewenang utuh untuk mengawal agar penegakan hukum dapat berjalan on the track.
“Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang juga ketua umum. Beliau bukan petugas partai. Jika beliau jadi presiden, maka beliau bisa garansi penegakan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya,” ucap Osco.
Caleg DPRD DKI Jakarta ini meyakini, Prabowo sangat bersikap independen
dan tak mudah diintervensi oleh kekuatan di sekitarnya, salah satunya dari partai politik. Sebab, saat dilantik menjadi Presiden, seseorang bukan lagi menjadi abdi partai, melainkan menjadi abdi rakyat.
“Kita ingin capres yang bisa menjamin penegakan hukum. Saya yakin Pak Prabowo merupakan ketum partai besar yang tudak punya ruang untuk diintervensi,” ujar Osco.
Sementara itu, pengacara sekaligus akademisi Muhammad Rizal Rustam mengatakan, anak-anak muda punya peran besar dalam mengawal proses penegakan hukum di Tanah Air. Hal itu tampak pada fenomena ‘perang tagar’ di media sosial dalam mengawal sejumlah isu hukum, salah satunya seperti revisi UU KPK.
Rizal menilai, ada fenomena ketidakpercayaan anak muda kepada kinerja aparat penegak hukum. Sebagai solusi, Prabowo-Gibran menawarkan gaji tinggi untuk aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak korupsi.
“Ini yang harus dilihat dalam prespektif hukum, ada ketidakpercayaan anak muda terhadap aparat penegak hukum. Dan saya melihat ada harapan di Pak Prabowo,” pungkas Rizal.(03/JP)
