“Aspirasi mahasiswa adalah alarm demokrasi yang mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Praktisi hukum Stefanus Gunawan menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Stefanus Gunawan terkait rangkaian demonstrasi mahasiswa yang dimulai sejak aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6/2026) lalu.
“Aksi dari para mahasiswa yang terus berlangsung sampai saat ini menunjukkan adanya aspirasi publik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Stefanus Gunawan dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Menurut advokat senior itu, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan hingga kondisi ekonomi, menjadi faktor yang mendorong munculnya gelombang protes.
“Aksi mahasiswa dan masyarakat merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat. Selain itu, perilaku sebagian elite politik juga dinilai belum mencerminkan harapan masyarakat,” kata alumnus Fakultas Hukum Unika Atmajaya itu.
Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
“Pemerintah juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan instabilitas politik maupun ekonomi,” ujar Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) Jakarta Barat itu.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa substansi tuntutan masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah. Aspirasi mahasiswa adalah alarm demokrasi yang mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Aspirasi masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
Stefanus menambahkan, isu lapangan kerja, daya beli masyarakat, serta fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi beberapa persoalan yang banyak disoroti dalam berbagai aksi demonstrasi.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Hak Warga Negara
Dari perspektif demokrasi, Stefanus menilai aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
“Karena itu, pemerintah perlu merespons berbagai aspirasi yang muncul secara bijak dan proporsional,” tutur advokat yang merampungkan studi magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum agar iklim investasi tetap kondusif. Menurutnya, gejolak sosial yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia di mata internasional.
“Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha. Stabilitas sosial, ekonomi, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan,” katanya.
Lebih lanjut, Stefanus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
“Kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun sosial yang sedang dihadapi,” pungkas Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia (SPSI) itu.(um)
